JAKARTA, BANPOS – Setelah sekian lama menahan diri, PDI Perjuangan akhirnya mengutarakan suasana kebatinan mereka usai ditinggalkan oleh presiden Jokowi dan keluarga. Banteng ternyata terluka dalam.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Minggu, (29/10). Ia mengaku PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih dan hati terluka.
Menurutnya, di internal Banteng masih banyak yang tidak menyangka jika mereka saat ini ditinggalkan oleh Jokowi. Seorang kader yang tumbuh dan berkembang di dunia politik, melalui PDIP.
Sebab, selama ini PDIP, sebutnya sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada presiden Jokowi dalam karir politiknya maupun keluarga.
Seperti diketahui, Banteng adalah pengusung utama Jokowi sejak maju sebagai Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta hingga presiden di dua periode. Tak cuma itu, PDIP juga ikut memenangkan anak dan menantunya di Pilkada Solo dan Medan.
“Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” ungkap Hasto, dalam keterangannya, Minggu (29/10).
E-Paper BANPOS Terbaru
Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja memenangkan Jokowi dan keluarga di lima pilkada dan dua pilpres. Semua usaha itu, sebut Hasto dilakukan sebagai wujud rasa sayang PDIP ke Jokowi.
“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lainnya beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” lanjutnya.
Hasto percaya bahwa Indonesia adalah negeri yang rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan. Negeri yang sangat mengedepankan moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan.
Sehingga, ia menilai apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya adalah political disobedience atau pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” sesalnya.
