SERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar aksi solidaritas untuk 11 Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh) di Kabupaten Pandeglang yang menjadi korban pemerasan oleh oknum mahasiswa dan LSM.
Aksi tersebut juga digelar dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten yang ke-23 tahun, yang dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi Banten pada Selasa (11/10).
Korlap aksi, Nedi Saputra, mengutuk keras dugaan aksi pemalakan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dan LSM. Menurutnya, tudingan yang dilayangkan oleh mereka tidak terbukti kebenarannya dan perbuatan tersebut sangat tercela.
“Mahasiswa PKh Untirta menanggapi begitu mirisnya, mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat ternyata mereka oknum yang coba memanfaatkan situasi sekolah, dan anggaran sekolah untuk kepentingan pribadi,” ujarnya kepada BANPOS.
Nedi menilai perbuatan para oknum tersebut merupakan perbuatan yang tercela, dan hal itu juga tentunya turut mencoreng nama baik gelar mahasiswa di mata masyarakat karena akibat ulah oknum yang mengaku sebagai mahasiswa itu.
Oleh karenanya, Nedi beserta mahasiswa Pkh Untirta lainnya mengutuk keras aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dan LSM tersebut.
Nedi mengungkapkan, pihaknya berencana akan melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang menjadi korban pemerasan oknum mahasiswa dan LSM.
“Nanti kami dari Pkh Untirta akan turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah tersebut agar hal-hal semacam ini bisa diminimalisir,” imbuhnya.
Disamping itu ia juga menjelaskan, maraknya aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan mahasiswa terhadap institusi pendidikan, barangkali disebabkan oleh tidak adanya penindakan hukuman yang tegas terhadap para pelaku.
Oleh sebab itu menurut Nedi, wajar saja jika para pelaku tidak segan untuk melancarkan aksinya itu.
“Karena mungkin pihak keamanan atau pemangku kebijakan hari ini dengan hal-hal seperti ini tidak menindaklanjuti. Nah di situ peran mahasiswa hadir untuk bisa menindaklanjuti, beberapa permasalahan yang tidak tidak dilanjuti oleh pemangku kebijakan hari ini,” tuturnya.
Atas hal itu Nedi mendorong kepada semua pihak, termasuk juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk sama-sama mengawal kasus tersebut.
Karena menurutnya masalah ini harus menjadi perhatian bersama-sama dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab hal itu akan menimbulkan keresahan bagi semua pihak.
“Kami mendorong kepada semua pihak, termasuk juga pihak keamanan dan pemangku kebijakan untuk sama-sama mengawal permasalahan ini,” tandasnya.
Di samping itu dalam aksi tersebut juga mereka turut menyoroti sejumlah permasalahan sosial lain yang terjadi di Provinsi Banten.
Massa aksi membentangkan sejumlah poster yang berisikan ungkapan bahwa di usia Banten yang ke 23 tahun, rupanya masih terbilang minim perhatian terhadap kelompok disabilitas.
“Banten dinasti tidak inklusi,” tulis massa aksi di salah satu banner yang mereka bawa.(CR-02/PBN)
Discussion about this post