SERANG, BANPOS – Guna mempercepat pembangunan, Pemkot dan DPRD Kota Serang mewacanakan untuk melakukan pinjaman dana kepada salah satu bank. Peminjaman tersebut dilakukan karena APBD Kota Serang saat ini tidak mampu menopang pembangunan yang lebih meluas dan merata.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia menuturkan bahwa nilai APBD Kota Serang saat ini jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pihaknya dan Pemkot Serang akan melakukan pinjaman daerah. Sementara untuk bank yang akan diajukan pinjaman, diserahkan kepada internal Pemkot Serang.
“Untuk percepatan pembangunan, pasti akan mengarah ke anggaran. Maka, kami akan melakukan pinjaman daerah, karena anggaran atau APBD yang kami punya sangat kecil dan minim. Terkait mekanisme peminjaman, itu nanti dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dan bukan ranahnya saya,” ujarnya di kantor DPUPR Kota Serang, Kamis (27/2).
Selain pinjaman, DPRD bersama dengan Pemkot Serang juga akan meminta kepada Pemprov Banten untuk menambah besaran bantuan keuangan (Bankeu). Oleh karena itu ia meminta agar OPD di lingkungan Pemkot Serang agar segera membuat program prioritas.
“Saat ini sedang kami persiapkan dan pemkot akan melakukan rapat internal dengan para pimpinan OPDnya, apa saja yang akan menjadi program prioritas untuk dijadikan bahan pengajuan banprov,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan serta membantu program-program yang ada pada OPD. Pinjaman tersebut akan diprioritaskan bagi dua OPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas PRKP.
“Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, untuk menunjang anggaran kami akan mencoba untuk melakukan pinjaman daerah. Dan dua OPD ini merupakan yang paling banyak program pembangunannya. Maka, kami utamakan dulu untuk dua OPD tersebut,” tuturnya.
Ia mencontohkan, Dinas PRKP membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan dan penataan kota, mulai dari jalan lingkungan hingga Alun-Alun Kota Serang. Kemudian, Dinas PUPR yang harus melakukan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan poros yang ada di Kota Serang.
“Tentu hal tersebut membutuhkan cukup banyak anggaran dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Maka pinjaman daerah ini merupakan salah satu solusi bagi pembangunan di Kota Serang,” terangnya.
Sementara, Kepala DPUPR Kota Serang, M Ridwan, menjelaskan bahwa anggaran yang didapat oleh pihaknya cukup terbatas dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Pasalnya, untuk membangun satu kilometer saja dibutuhkan anggaran Rp1 miliar.
“Seperti anggaran pemeliharaan jalan saja, tahun ini kami hanya dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Sementara, idealnya lebih dari itu, jadi satu kilometer jalan itu membutuhkan sekitar Rp1 miliar,” tandasnya. (DZH)
Discussion about this post