TIGARAKSA, BANPOS – Kritik yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat), ditanggapi santai oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.
Amud yang juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang itu bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada para mahasiswa, yang telah melakukan fungsinya sebagai sosial kontrol.
Menurutnya, aksi tersebut sebagai bentuk rasa peduli terhadap lembaga DPRD Kabupaten Tangerang. Pria yang juga mantan jurnalis ini menambahkan, elemen masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam segala hal, termasuk ikut mengawasi kinerja DPRD Kabupaten Tangerang.
“Cuma kalau mau aksi dasarnya harus jelas dulu, apalagi yang demonya mahasiswa. Saya disebut arogan menggebrak pintu Ketua DPRD, padahal tidak ada peristiwa itu,” kata Amud, Selasa (22/8).
Sebagai mahasiswa yang mengedepankan intelektual, lanjut Amud, seharusnya mencari fakta-fakta terlebih dahulu, jangan hanya berdasarkan informasi dari pemberitaan, tanpa mencari tahu kebenarannya.
“Itu namanya informasi sepihak, kalau informasi itu benar, kalau salah bagaimana. Tapi ya gak apa-apa, saya tetap melihatnya positif, yaitu adanya kepedulian dari elemen masyarakat mengawasi DPRD,” imbuhnya.
Disinggung terkait tudingan mahasiswa bahwa dirinya tidak mengkritisi persoalan yang terjadi di masyarakat, Amud menegaskan bahwa pihaknya banyak mengkritisi program Pemkab Tangerang yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi 1, Amud menyatakan aktif menerima aspirasi yang disampaikan warga Kabupaten Tangerang. “Cuma kan tidak diekspos media,” tandasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (9/8) siang lalu, sejumlah ketua fraksi menggeruduk ruang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Mereka mengaku kecewa lantaran pimpinan dewan dinilai tidak terbuka dalam menentukan usulan nama calon PJ Bupati Tangerang.
Ketua Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengaku tidak pernah diajak rapat untuk menetapkan usulan nama calon PJ Bupati yang dikirim ke Kemendagri.
“Saya bukan ngamuk, tapi kesal, kami ini para pimpinan fraksi tidak dilibatkan dalam rapat usulan nama PJ Bupati,” katanya kepada wartawan.
Amud mengaku hanya mengikuti 1 kali rapat, itu pun dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya dan Ilham Chair. Dimana, waktu itu hanya sebagian fraksi yang sudah memberikan usulan nama PJ Bupati.
Amud mengaku sampai harus menanyakan kepada Sekretaris DPRD terkait surat yang sudah ditandatangani Ketua DPRD. Namun, katanya, tidak diberikan dengan alasan tidak memiliki salinan surat usulan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya menyangkal usulan PJ Bupati Tangerang dilakukan tidak transparan.
“Bukan tidak transparan, kami harus akomodir seluruh fraksi yang belum mengusulkan PJ Bupati,” jelasnya.
Adi Tiya menyebut, usulan tiga nama PJ Bupati Tangerang diambil dari unsur pemerintah provinsi, Kemendagri dan dari pemerintah Kabupaten Tangerang. “Yang jelas seluruh pimpinan fraksi harus sudah sepakat semua,” katanya.
Sementara itu, hingga kini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail masih enggan menanggapi kegaduhan tersebut. “Tidak apa-apa. Mungkin kelepasan karana ada ketidakpuasan,” katanya usai ruangannya didatangi sejumlah anggota fraksi saat itu. (ODI/DZH)
Discussion about this post