SEJUMLAH ruas jalan nasional yang berada di Provinsi Banten menjadi sorotan sejumlah kelompok masyarakat. Selain banyak yang menganggap kondisinya memprihatinkan, jumlah anggaran yang fantastis juga dinilai tidak sepadan dengan kondisi jalan saat ini.
Koordinator Koalisi Masyarakat Banten untuk Banten Bersih, Samsul mengatakan, dirinya merasa iri dengan kondisi jalan nasional di provinsi lain. Di Banten, pemeliharaan yang dilakukan diduga kerap mengabaikan perencanaan dan terkesan ditutup-tutupi dari publik.
“Kondisinya kan ya memperihatinkan lah dengan anggaran mereka ratusan miliar rupiah, ya kondisinya amburadul lah, seperti itu,” kata Samsul membuka pembicaraan dengan BANPOS. via sambungan telepon WhatsApp pada Kamis (20/7).
“Ada yang timpang tindih dengan APBD provinsi. Nah batasan itu nggak jelas. Kita pertanyakan, mereka gak ada yang mau jawab,” Kata Samsul saat dihubungi oleh BANPOS.
Keadaan itu juga kemudian didukung dengan kondisi pelaksanaan jalan nasional penghubung Cikande-Rangkasbitung yang dinilainya tidak diberengi dengan perencanaan yang matang. Bukan hanya tidak matang dalam perencanaan, Samsul juga turut menyoroti pelaksanaan pemangunan jalan penghubung itu yang dinilainya tidak transparan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Namanya jalan nasional itu harus sudah steril. Maksudnya dalam kata steril itu ya tunjukanlah kualitasnya karena kan nasional gitu, baik dari konstruksinya, baik tenaga kerjanya. Nah ini kadang-kadang K3 juga acak-acakan. Terus konstruksi pembesian juga kadang ada yang terlihat, ada juga yang tidak. Apakah unsur sengaja apakah memang belum terpasang,” tanya dia.
“Terus mutu betonnya. Nah ini mutu beton yang mereka pakai itu apakah K300, apa FS45 itu kita kan tidak tahu. Karena mutu beton berapa yang mereka pakai? Diuji di tempat enggak? Kubus betonnya di mana? Uji selamnya di mana? Kita enggak tahu, kita kan menanyakan itu,” tuturnya.
Melihat sejumlah kejanggalan itu, Samsul bukannya tidak pernah melapor. Ia justru mengaku kerap mengadukan sejumlah temuannya itu kepada pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Banten, hanya saja upayanya itu kerap berujung tanpa tanggapan dari pihak terkait.
