Jangan Cuma Illegal Logging, Politisi PPP Minta Polisi Juga Berantas Illegal Mining di Cibeber-Lebak

LEBAK, BANPOS – Politisi PPP, Musa Weliansyah, meminta kepada pihak Kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam memberantas aktivitas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS). Sebab selain illegal logging atau penebangan ilegal, juga ada Illegal Mining atau penambangan ilegal.

Sekretaris Fraksi PPP Lebak ini menilai, pemeriksaan terhadap dua orang terduga pelaku illegal logging oleh Polres Lebak terkesan tebang pilih. Pasalnya, di kawasan TNGHS tersebut juga marak kegiatan illegal mining yang kerap diduga memanfaatkan kayu hutan, untuk penyangga lubang tambang.

Musa menyebut, sebaiknya aparat penegak hukum (APH) dapat lebih objektif dan profesional, dalam menindak setiap kejahatan yang merugikan, baik kerugian terhadap negara mau pun kerusakan lingkungan alam.

“Saya kira ini bukti tebang pilih kasus yang terjadi di Polres Lebak, bukan berarti saya mendukung tindakan illegal logging, namun harusnya Krimsus Polres Lebak lebih objektif dan profesional di dalam menangani kasus,” tegas Musa, Rabu (5/7)

Mantan aktivis Lebak ini membeber beberapa kegiatan praktik illegal mining, yang berdampak rusaknya lingkungan serta dapat menjadi penyebab bencana alam.

“Ada yang lebih besar dan berbahaya dari kasus illegal logging, yaitu illegal mining atau pertambangan ilegal di kawasan TNGHS, dan Perum Perhutani, baik itu pasir, batubara dan emas namun kesannya APH tutup mata, ada apa ini?” katanya.

Oleh karena itu, kata politisi Lebak ini, pihaknya meminta kepolisian jangan tutup mata terkait persoalan tambang yang juga marak di kawasan TNGHS tersebut.

“Saya kira penegakan hukum yang tebang pilih tidak boleh terjadi. Kalau mau, siapa pun pelaku tindak pidana harus diusut tuntas. Apalagi soal tambang ilegal, itu jelas merugikan negara lebih besar dan bahkan berdampak merusak lingkungan. Saya minta Polres Lebak objektif dan profesional,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Kantor Desa Cikadu Kecamatan Cibeber yang baru, diduga menggunakan kayu hasil dari penebangan kayu ilegal atau illegal logging di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNHGS). Kayu yang digunakan untuk pembangunan kantor desa itu berjenis Raksamala dan Pasang.