LEBAK, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (GERAM), menuding DPRD Kabupaten Lebak melakukan kongkalingkong dengan oligarki. Tudingan tersebut disampaikan pada saat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (25/5).
Berdasarkan informasi, Aliansi tersebut berasal dari tiga organisasi Mahasiswa yakni Kumala PW Rangkasbitung, Kumacitor dan Matadewa.
Dalam aksi tersebut, Massa menuding DPRD Kabupaten Lebak dibawah kepemimpinan Agil Zulfikar seperti halnya ‘Singa Ompong’ atau tidak punya taring untuk menggigit, bahkan terkesan tunduk dalam cengkraman Oligarki.
“Hal tersebut dibuktikan dengan acuhnya DPRD Lebak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan di aspirasikan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Umum Kumala PW Rangkasbitung, Andrian.
Andiran mengatakan, DPRD yang seharusnya merupakan representatif dari rakyat Lebak, justru malah seolah enggan menindaklanjuti aspirasi yang sering dihantarkan. Sehingga, patut diduga DPRD sudah ‘kongkalikong’ dengan orang-orang besar di Lebak.
“Tentunya kami menuntut DPRD Lebak harus cepat tanggap dalam merespon aspirasi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Massa aksi juga menuntut Bupati dan Wakil Bupati Lebak untuk mempercepat kemunduran diri mereka sesegera mungkin, bahkan sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg 2024).
“Kami menganggap bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Massa aksi sempat memaksa masuk kedalam gedung DPRD Lebak lantaran tidak mendapatkan respon, aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan.
Berdasarkan pantauan BANPOS, terjadi lebih dari tiga kali massa aksi berbenturan fisik dengan Aparat Kepolisian yang bertugas mengamankan aksi tersebut.
Ketua DPRD Lebak didampingi wakilnya kemudain menghampiri massa aksi, dan melakukan audiensi di depan Gerbang Gedung DPRD Lebak.
Menangapi tudingan tersebut, Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar, mengatakan bahwa dalam konteks bernegara, Eksekutif dan Legislatif berada di kamar yang berbeda.
Maka, lanjut Agil, semua pihak harus membangun hubungan yang harmonis. Sebab, antara eksekutif dan legislatif tidak boleh mengedepankan ego masing-masing, namun harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami membangun hubungan ini serta-merta kenapa? Kalau misalkan ada permusuhan, ada serang menyerang secara personal, maka itu akan mengganggu hubungan bernegara kita. Tentu yang paling utama dalam hal ini kepentingan pribadi kita ke belakangkan, kita batalkan untuk kepentingan Kabupaten Lebak,” katanya.
Ia menjelaskan, DPRD Kabupaten Lebak selalu menerima aspirasi setiap masyarakat serta tidak pernah menolak semua keluhan dari mahasiswa.
“Sekarang pun DPRD Lebak sedang mendorong berbagai macam aspek pembangunan seperti, pendidikan, akses jalan, dan lain sebagainya,” tandas Agil. (MYU/DZH)
Discussion about this post