TANGERANG, BANPOS — Pemkot Tangerang sejak tiga tahun yang lalu telah menerapkan sekolah inklusi di seluruh tingkat pendidikan yang berada di bawah kewenangan mereka. Meski sudah bertahun-tahun menerapkan sekolah inklusi, semangat pendidikan tanpa diskriminasi itu terhambat lantaran jenjang pendidikan di tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, tidak kunjung menerapkan sekolah inklusi di Kota Tangerang.
Oleh karena itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, mendorong Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan, untuk memfasilitasi sekolah inklusi tingkat SMA/SMK. Hal itu agar anak berkebutuhan khusus (AKB) dapat tetap mengenyam pendidikan di sekolah umum.
Baca Juga
“Kalau enggak salah ada 79 sekolah inklusi di Kota Tangerang. Terdiri dari 53 SD, 13 SMP, dan 13 TK. Dari 13 SMP sekolah inklusi, tahun ini ada siswa difabel yang lulus tahun ini,” ujar Turidi, Kamis, (11/5).
Ia mengungkapkan, sekolah inklusi merupakan salah satu upaya untuk menerapkan pemerataan dan perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi. Politisi Partai Gerindra ini pun mendorong Pemprov Banten memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus, agar mereka dapat melanjutkan sekolah ke tingkat SMA ataupun SMK.
“Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus sekalipun. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” katanya.
Turidi memaparkan, wajib belajar sembilan tahun ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada Pasal 31 yaitu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, begitu bunyi pasalnya,” tegas Turidi.
Ia mengatakan, pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh tanpa terkecuali. Siswa berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan fasilitas pendidikan.
“Tahun ini di Kota Tangerang, ada ratusan siswa yang lulus sekolah inklusi tingkat SMP. Saya mendorong melalui PJ Gubernur Provinsi Banten untuk memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus yang lulus SMP untuk dapat melanjutkan ke jenjang tingkat SMA, kan SMA ranahnya di provinsi,” jelasnya.
Ia pun mengaku jika pihaknya juga akan melakukan koordinasi antar konstituennya di DPRD Provinsi Banten, untuk membentuk tim yang bertujuan untuk membuat perda tentang sekolah inklusi pada tingkat lanjutan SMA. “Kita mendorong agar dibuatkan Perdanya supaya di Provinsi Banten untuk jenjang SMA diterapkan sekolah inklusi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, mengatakan bahwa Pemkot Tangerang telah menjalin komunikasi dengan Pemprov Banten terkait pendirian sekolah inklusi tingkat SMA.
Dimana nantinya, sekolah SMA yang berlokasi di Kota Tangerang dapat dijadikan sekolah inklusi. “Kami sudah mengimbau kepada Provinsi Banten untuk bisa menjadikan sekolah SMA yang ada di Kota Tangerang menjadi sekolah inklusi,” ujarnya.
Arief mengatakan, pihaknya juga mendorong Pemrov Banten membuat Sekolah Khusus (SKh) di Kota Tangerang. “Kemarin juga sudah saya bicarakan dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sudah mempertimbangkan. Mudah mudahan terealisasi paling lambat tahun depan,” tandasnya. (DZH/BNN)
Discussion about this post