Kejar Target Net Zero Emission, Ini Program Jangka Panjang PLN

Hari Musik Nasional 2026 Dipusatkan di Banten, PAPPRI Dorong Musik Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

Maret 9, 2026

JAKARTA, BANPOS – PT PLN memiliki program jangka panjang transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060.
Executive Vice President Energy Transisi dan Keberlanjutan PLN, Kamiya Handayani menjelaskan, saat ini PLN sudah melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan energi bersih yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, PLN akan mempensiunkan PLTU secara bertahap. Langkah ini dinilai paling efektif untuk bisa mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan sekaligus mengurangi penggunaan batubara sebagai energi fosil,” kata Kamiya saat menjadi pembicara kunci pada National Energy, Climate, and Sustainability Competition (NECSC) 2023 di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Minggu (12/2).
Namun begitu, untuk menciptakan listrik yang tetap terjangkau, PLN masih akan mengoperasikan PLTU di tahun 2060, namun dengan teknologi carbon capture storage agar ramah lingkungan.
PLN juga akan mengakselerasi penambahan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Hingga 2025 mendatang PLN akan menambah 3 Gigawat (GW) pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total tambahan kapasitas terpasang 20.9 GW dari 2021 hingga 2030 mendatang.
PLN juga mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan gencar menciptakan skema kerja sama bersama mitra melalui franchise pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan SPBKLU bersama stakeholder terkait. Sehingga akan ada ribuan SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang difasilitasi PLN.
“Yang tidak kalah penting, bagaimana PLN bisa mendorong dekarbonisasi di sisi hilir di sektor lain yang akan terus PLN kembangkan. Salah satunya, pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) sehingga bisa menjadi teknologi penyerap emisi karbon dalam jumlah besar di PLTU dan PLTG,” tegas Kamiya.
Untuk diketahui, saat ini beberapa negara sekarang sudah mensyaratkan barang yang masuk ke negara mereka merupakan barang yang proses produksinya rendah karbon, seperti yang sudah berlaku di Uni Eropa. Ke depan juga akan ada pengenaan pajak karbon.(RMID)