PRIMA Oncog KPU Banten

SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW-PRIMA) Banten bersama dengan pengurus dan simpatisannya, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten pada Senin, (26/12).

21 penerbangan di Bandara Soetta terganggu layangan pada 4-6 Juli

Sebagian besar banjir di Kota Tangerang berangsur surut

Unjuk rasa tersebut dilakukan PRIMA atas dugaan kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh KPU selama proses verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 berlangsung.

Ketua DPW PRIMA Banten, Rizki Arifrianto, mengatakan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digadang-gadang akan mempermudah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 itu sangat tertutup, dan cenderung menimbulkan kecurangan yang terstruktur.

Ia mengatakan bahwa dengan kondisi SIPOL yang tertutup dan tidak memadai tersebut, bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

“Kanal buatan KPU yang dinamakan SIPOL itu sangat tertutup bagi publik dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, jika demikian besar kemungkinan akan terjadi kecurangan dan manipulasi data partai politik oleh KPU,” ujar Rizki pada awak media di sela-sela aksi.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Rizki juga mengatakan bahwa partainya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) verifikasi administrasi perbaikan secara nasional oleh KPU, ketika PRIMA di Papua dianggap memiliki kekurangan 130 dokumen keanggotaan di enam Kabupaten/Kota.

“PRIMA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat lantaran katanya PRIMA di Papua kekurangan 130 dokumen keanggotaan,” tuturnya.

Padahal menurutnya, PRIMA di provinsi Papua sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) verifikasi administrasi perbaikan oleh KPUD di 6 Kabupaten/Kota terkait, namun hasil Keputusan KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 pada 18 November 2022 menyatakan PRIMA Tidak Memenuhi Syarat.

“Kecurangan oleh KPU dapat kita lihat ketika PRIMA dinyatakan TMS secara nasional karena Provinsi Papua kekurangan dokumen keanggotaan di 6 Kabupaten/Kota, yang padahal KPUD terkait menyatakan PRIMA di sana telah memenuhi Syarat,” ucap Rizki.