CILEGON, BANPOS – Melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi, Serikat Karyawan Krakatau Medika (SKKM) pada hari Jumat (23/12/2022) melaksanakan Rapat Umum Anggota untuk menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Serikat periode sebelumnya serta melantik Hengky Suryo Winoto sebagai Ketua SKKM periode 2023 hingga 2025.
SKKM merupakan wadah organisasi bagi Karyawan di RS Krakatau Medika dalam memperjuangkan, melindungi, serta membela kepentingan dan kesejahteraan Karyawan beserta keluarganya. SKKM juga menjalin hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan manajemen PT. Krakatau Medika (PTKM).
Hadir dalam acara tersebut, Senior Executive Vice President Ahmad Furqon mewakili manajemen PT. Krakatau Medika, Plt. Corporate Secretary Arrie Sutanto, perwakilan Bank Syariah Indonesia sebagai Mitra, Ketua Serikat Periode 2019-2022 Diki Armansyah, pengurus Serikat, serta perwakilan Anggota SKKM.
Dalam sambutannya Ahmad Furqon berharap SKKM dapat menjadi mitra perusahaan dalam membentuk dan meningkatkan produktivitas Karyawan untuk mencapai Perusahaan Jaya dan kesejahteraan karyawan.
Acara serah terima jabatan Ketua dilakukan dengan penyerahan bendera pataka SKKM oleh Ketua Serikat periode sebelumnya kepada Hengky Ketua SKKM yang baru.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selain pengesahan Ketua SKKM, dalam Rapat Umum tersebut juga dibentuk Komisi-komisi untuk membahas Ketetapan sidang. Seperti pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja, dan pembahasan garis-garis besar haluan organisasi.
Dalam kegiatan tersebut, SKKM menggandeng Ketua Serikat Media Siber Indonesia untuk menyampaikan materi tentang peran dan pengaruh media dalam pergerakan serikat, yang disampaikan Media Sucahya, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Banten dan Rian Nopandra yang juga Ketua PWI Banten.
Dalam sessi sharing Serikat IHC Group dihadirkan Faizalliza Alimin Ketua Serikat Bhakti Timah melalui online meeting yang menyampaikan sharing pergerakan Serikat dan membuka pemahaman pengurus serikat agar memperkaya wawasan tentang peraturan perundang- undangan.
