CILEGON, BANPOS – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon menjadi salah satu MPP yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang ditandai dengan Penandatanganan Prasasti dan disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12).
Penandatangan itu juga dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Peresmian MPP ini merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi.
Dengan hadirnya MPP, masyakarat dapat dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan. Selain itu, kehadiran MPP ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan daya saing investasi di setiap daerah.
Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin yang turut hadir dalam peresmian MPP itu mengapresiasi kepada kepala daerah atas terlaksananya program penyederhanaan birokrasi. “Apresiasi saya sampaikan kepada kepala daerah yang telah berbenah melaksanakan program penyederhanaan birokrasi, transformasi birokrasi ini selanjutnya perlu diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru yang dimana hal itu menuntut menjadikan birokrasi yang comfortable, kolaboratif, lincah dan flexibel,” ungkapnya.
“Saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita, jika tidak segera berubah maka kita akan tertinggal, karena persaingan antar negara semakin ketat,” sambungnya.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan keberadaan MPP menjadi bentuk kongkrit menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. “Saat ini terdapat 77 MPP di indonesia, ditambah dengan 26 yang hari ini kita resmikan dengan total keseluruhan terdapat 103 MPP di Indonesia, keberadaan MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target 2022 tapi juga menjadi bentuk kongkrit hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat,” ucapnya.
Discussion about this post