SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, memastikan open bidding atau lelang jabatan pada 4 OPD yang tengah mengalami kekosongan ini dilakukan secara transparan. Ia juga menegaskan, tidak ada kongkalingkong terhadap sejumlah calon Kepala OPD yang saat ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
“Open bidding kan terbuka, jadi tidak ada hal-hal yang kongkalingkong, berjalan sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini open bidding sudah dalam proses dan pada tanggal 21 November 2022, Ketua Tim Seleksi JPT Pratama Pemkot Serang mengeluarkan surat penetapan hasil seleksi administrasi seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkot Serang disertai sejumlah ketentuan. Syafrudin berharap, proses open bidding dapat selesai pada bulan Desember 2022.
“Open bidding saat ini sedang proses, mudah-mudahan di Desember ini selesai dan awal tahun ini lah bisa pelantikan,” ungkapnya.
Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan open bidding. Ditambah, panitia yang terlibat dalam proses ini pun berasal dari luar daerah Kota Serang, bahkan Kemendagri.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Tidak ada kongkalingkong, malah saya tidak intervensi, diserahkan kepada panitia. Panitianya kan dari luar, assessment dari Bandung dan dari Kemendagri. Adapun setelah assessment, dilanjutkan dengan pansel, dan pansel dari kita masyarakat Kota Serang,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan kepada Walikota Serang agar proses pemilihan open bidding atau lelang jabatan tidak ada nepotisme. Seperti diketahui, saat ini Pemkot Serang sedang melakukan open bidding pejabat eselon II pimpinan tinggi pada 4 OPD kosong yaitu, Kepala BKPSDM, Kepala Dindikbud, Kepala Disparpora dan Sekretaris DPRD Kota Serang (Sekwan).
“Saya harap Walikota dalam proses lelang ini jangan berdasarkan kedekatan atau pertemanan, karena beliau mantan birokrasi,” ujarnya, Kamis (24/11) di Ruangannya.
Ia mengatakan, pemilihan kepala dinas harus berdasarkan gagasan program kerja, sesuai dengan tupoksi pada dinas masing-masing. Menurutnya, setiap calon pimpinan di OPD yang sudah masuk 3 besar, harus dievaluasi satu persatu berdasarkan perencanaan yang akan dilakukan kedepan.
