LEBAK, BANPOS – Jelang masa reses pertama, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rossi Khoerunnisa, beserta rombongan mengunjungi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Rangkasbitung, Jumat (27/12).
Dalam kunjungan komisi yang membidangi hukum tersebut, diterima langsung oleh Kepala Rutan Rangkasbitung yang didampingi pejabat struktural beserta staf.
Kegiatan diawali dengan laporan penerimaan dan dilanjutkan dengan rapat diskusi di ruang Kepala Rutan Rangkasbitung, Aliandra Harahap.
Diskusi berlangsung interaktif antara petugas dan jajaran legislatif tersebut.
Kepala Rutan Rangkasbitung, Aliandra Harahap, menyampaikan gambaran umum Rutan Rangkasbitung.
E-Paper BANPOS Terbaru
Diklaim, kondisi riil Rutan saat ini merupakan wilayah bebas dari pelanggaran telepon seluler dan Narkoba.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah capaian dan kendala dalam mencapai target kinerja tersebut.
“Alhamdulillah untuk pertama kalinya sejak tahun 1990, Rutan Rangkasbitung berkesempatan dikunjungi oleh anggota parlemen, Wakil Rakyat putri terbaik Provinsi Banten, tentu saja kunjungan ini akan menambah semangat kami dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan target kinerja masing-masing,” ujar Aliandra.
Aliandra juga turut menyampaikan sejumlah program terkait revitalisasi pemasyarakatan.
“Rutan Rangkasbitung sudah berganti nomenklatur menjadi lapas Kelas III Rangkasbitung, kami mempunyai program unggulan untuk mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pondok asimilasi, sesuai harapan revitalisasi pemasyarakatan, nantinya napi semua akan dibina dan diberikan keterampilan dari mulai bercocok tanam, budidaya, keterampilan lain serta juga langsung berbaur dengan masyarakat, oleh karenanya perlu dukungan terutama armada yang memadai dan kondisi bangunan yang semestinya bisa direlokasi,” katanya.
Menanggapi yang disampaikan Kepala Rutan, Adde Rosi sapaan akrab anggota Komisi III DPR RI ini menyambut hangat sejumlah masukan dan gambaran umum yang disampaikan.
“Kita semua sudah tahu seluruh lapas overkapasitas termasuk disini, sekaligus kita membuktikan fakta di lapangan seperti apa, sejumlah catatan akan kami teruskan, kami dorong nanti Menteri Hukum dan HAM terkait relokasi lapas, prasarana armada penunjang pembinaan, termasuk juga kami dorong pemerintah untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh WBP,” jelas Adde.(WDO/PBN)
