INDONESIA, BANPOS – Presiden Jokowi menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang, saat ingin melakukan hilirisasi.
Dia bilang, kesulitan tersebut harus menjadi salah satu fokus utama ASEAN, dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan. Terutama, di tengah ancaman resesi saat ini.
Baca Juga
Perdagangan dunia harus diatur, dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang.
“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah, negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang harus terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegas Jokowi dalam ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11).
Selain itu, Jokowi juga mendorong penciptaan ruang fiskal, demi stabilitas keuangan.
Dalam hal ini, efisiensi belanja dan alokasi ke program mitigasi dampak krisis, harus menjadi prioritas. Begitu juga jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan, juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting, karena melibatkan UMKM yang mewakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” papar Jokowi.
Hal berikutnya yang menjadi fokus perhatian, adalah penguatan dukungan keuangan internasional.
Terkait hal ini, Jokowi menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis, dan meminimalisir dampak yang diakibatkan, melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat. Sehingga, bisa cepat digunakan saat krisis. Terpenting, perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN, supaya potensi buruk krisis bisa diantisipasi. Salah satunya, dengan memperkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” jelas Jokowi.
Tak kalah penting, Jokowi juga menyerukan pentingnya kolaborasi erat dan kerja sama, dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini. (RM.ID)
Discussion about this post