SERANG, BANPOS – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022. Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Pemkab Serang dalam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Syukur alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang. Ini prestasi yang membanggakan,” ungkap Tatu, usai menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
Baca Juga
Tatu mengungkapkan, penghargaan ini merupakan kali kedua yang diterima dari Kemenkeu terkait capaian opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI. Ia mengatakan, penghargaan yang didapat ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Serang kedepannya.
“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” katanya.
Dalam akuntansi pelaporan keuangan, kata Tatu, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat.
“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” tuturnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
“Sedangkan untuk yang tingkat pusat, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa, saya berharap bukan hanya dari status opini WTP, namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat,” jelasnya.
Sri Mulyani menekankan agar para peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Sebab, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah.
Ia menyebutkan, APBN harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Ia pun berpesan agar instansi pusat dan daerah terus menggunakan APBN dan APBD dengan penuh tanggungjawab.
“Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” tandasnya. (MUF/AZM)
Discussion about this post