JAKARTA, BANPOS – Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Idris Laena mendukung pernyataan Presiden Jokowi. Tingginya elektabilitas tidak menjadi jaminan seorang tokoh bisa maju calon presiden atau calon wakil presiden.
Idris bilang, pendapat presiden merupakan pendapat normatif. Karena, Undang-Undang (UU) mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.
“Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) jika tidak diusung papol. Itu aturan main di negara kita, tertulis jelas dalam konstitusi negara kita,” ujar Idris melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Karenanya, menurut dia, parpol yang ingin mendorong kadernya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 harus memenuhi syarat kontestasi dengan membentuk beberapa poros koalisi. Melalui koalisi tersebut, gabungan parpol dapat mengusung kader sendiri sebagai capres maupun cawapres.
“Melihat situasi yang berkembang saat ini, peta bakal capres dan cawapres, berpotensi melahirkan tiga atau empat poros. Kondisi itu akan memberi ruang bagi kader-kader parpol untuk diusung sebagai capres atau cawapres di Pemilu 2024,” jelas dia.
Idris mengajak seluruh elemen bangsa meninggalkan pola lama. Capres atau cawapres yang akan maju pada kontestasi mendatang, tidak boleh sekadar mengandalkan popularitas dan elektabilitas dalam pesta demokrasi.
“Dengan demikian, capres dan cawapres merupakan kader parpol yang sangat memahami platform perjuangan partai, serta siap mengabdikan diri untuk bangsa dan negara,” tegas dia.
Idris mengatakan, masuknya kader-kader terbaik parpol pada Pilpres mendatang akan menjadikan kontestasi tersebut sebagai ajang adu gagasan.
Dengan begitu, kesinambungan pembangunan nasional akan terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Dengan adanya tiga atau empat pasangan capres-cawapres pada kontestasi mendatang, dengan sendirinya polarisasi dapat dihindari. Insya Allah Pilpres 2024 akan terhindar dari terbelahnya anak-anak bangsa, serta mengedepankan semangat persatuan nasional,” jelas Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai, elektabilitas tidak menjadi faktor tunggal pengusungan pasangan capares dan cawapres oleh parpol. Pasalnya, konstitusi mengamanatkan calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung partai atau gabungan partai.
“Artinya apa? Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau, gimana?” kata Jokowi dikutip dari akun resmi Twitter @jokowi, Minggu (28/8).
Menurut dia, menentukan kandidat untuk diusung sebagai capres-cawapres tidak perlu dilakukan terburu-buru. “Dilihat dulu, baru nanti kita bicara dan menentukan sikap,” kata eks Wali Kota Solo itu.
Saat ini, menurut Jokowi, hal yang paling penting diperlukan dalam kepemimpinan masa depan adalah kemampuan menghadapi permasalahan global.
“Sebab, dunia dengan permasalahan yang semakin sulit, tidak mudah mengelola sebuah negara,” ujar Jokowi. (RMID)
Discussion about this post