SERPONG, BANPOS – Untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.
Berbagai program dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas telah dilakukan. Salah satunya, yakni penyelenggaraan bimbingan teknis administrasi keuangan, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang berlangsung di Hotel grand zuri BSD, Serpong, Tangsel, Selasa (26/7).
Kegiatan tersebut dilakukan guna mewujudkan sistem penatausahaan keuangan daerah untuk menjadi lebih baik, efisien, dan akuntabilitas. Dalam kesempatan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni turut hadir sebagai narasumber, melalui sambungan dalam jaringan (daring) atau online.
Kegiatan ini, menurutnya, adalah suatu program yang patut dicontoh oleh daerah lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemerintahan. “Kami berikan apresiasi untuk kegiatan ini, yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas. Di mana kapasitas yang mumpuni akan dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan. Tanpa pemahaman yang baik, penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan,” ungkap Agus saat menyampaikan materinya.
Ia menjelaskan, sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan sistem yang dibangun secara terintegrasi untuk menyatukan data pemerintahan, baik itu data perencanaan, keuangan, ataupun pelaporan daerah dari seluruh Indonesia.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kedua, SIPD juga akan menyeragamkan seluruh proses pendanaan keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia. Lalu ketiga, meminimalisir anggaran pemerintahan daerah untuk mengembangkan sistem berbasis elektronik, baik di bidang perencanaan keuangan atau pelaporan daerah. Sehingga daerah tidak perlu membuat sistem lagi,” jelas Agus Fatoni.
Dengan sistem ini, tata kelola pemerintahan daerah akan lebih terstruktur dan terukur. “Tidak akan ada lagi duplikasi anggaran, jadi tidak ada anggaran yang sama. Tidak ada anggaran kegiatan yang tidak direncanakan, sekarang kita lebih terstruktur dan terukur. Serta komponen belanja pendukung kegiatan akan berkurang. Lalu akan digunakan standarisasi kegiatan dengan harga yang sama. Lebih mudah mengendalikan dan menganalisa,” terangnya.
