SERANG, BANPOS – Dugaan kerugian negara dari kasus pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua pada Bapenda Banten, yang saat ini tengah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) berimbas, adanya kemungkinan penyalahgunaan di samsat-samsat lainya.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Rabu (13/7) mengungkapkan adanya pembengkakan kerugian negara yang diakui oleh Bapenda sebesar Rp5,9 miliar, namun hasil audit Kejati Rp10, 5 miliar membuat pihaknya terkejut, serta berjanji akan meningkatkan pengawasan di sektor pendapatan.
“Kita percayakan APH (aparat penegak hukum). Paling tidak, dengan kejadian itu, fungsi pengawasnya lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin mereka (Kejati Banten) sudah ke arah sana (melakukan audit ke semua samsat-samsat), yang kita khawatirkan itu (terjadi pembajakan pajak di samsat lain). kita menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan,” katanya.
Oleh karena itu, Andra meminta kepada semua pihak dan masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun sayangnya, politisi Gerindra tersebut enggan menanggapi perlunya sejumlah pejabat di Bapenda dinonaktifkan.
“Sudah ada tersangkanya kan. Kalau pejabat- pejabat itu kan sebagai saksi. Makanya kami menyampaikan menghormati proses hukum, biarkan hukum berjalan, kita lihat saja nanti diproses persidangan,” jelasnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal mengaku sudah melakukan kunjungan kerja ke Samsat Kelapadua di Kabupaten Tangerang. Hasilnya, mereka berjanji akan meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya.
“Komisi III, beberapa waktu lalu setelah adanya kejadian itu (pembajakan samsat Kelapadua) langsung kesana, dan pegawai disana menyampaikan capaian kinerjanya, dan mengatakan akan memberikan pelayanan terbaik termasuk kinerjanya,” ujarnya.
Disinggung mengenai perlu tidaknya audit seluruh pendapatan di samsat-samsat, politisi Golkar ini bahkan meminta inspektorat segera melakukan hal tersebut.
“Inspektorat harus mengaudit semua pendapatan di samsat, biar jelas serta menjawab dugaan masyarakat, kalau kasus samsat Kelapa Dua itu, apakah terjadi atau tidak di samsat lainnya. Dan bukan hanya audit pendapatanya, tapi juga sistem yang ada. Bapenda secara keseluruhan harus mengevaluasi samsat-samsat,” katanya.(RUS/PBN)
