Presiden Jokowi menyoroti besarnya anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan. Tahun 2018, angka totalnya hanya Rp 86 triliun. Tahun 2022, melonjak hingga Rp 92,3 triliun.
“Gede banget lho ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa? Harus jelas. Kalau ndak, Rp 92 triliun ini kita pakai saja. Kita belikan beras untuk stok saja. Ya kan? Belikan bahan pangan yang jelas untuk stok rakyat,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Krisis Pangan dan Energi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).
Baca Juga
Jokowi menjelaskan, dari total anggaran Rp 92,3 triliun, dana yang dialokasikan untuk kementerian dan lembaga berjumlah Rp 36,6 triliun. Rinciannya, Kementerian Pertanian Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun, serta kementerian dan lembaga lainnya Rp 0,6 triliun.
Dia pun lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum, untuk fokus pada soal pangan. Bendungan besarnya saat ini sudah berjumlah 61. Yang sudah selesai, ada 29 bendungan. Tahun ini, tambah lagi.
“Ini mungkin mulai masuk ke hal-hal kecil, yang langsung bisa masuk ke rakyat. Pak Menteri, embung yang langsung bisa dimanfaatkan, mungkin memang tidak mencakup luasan yang gede. Tapi, harus yang banyak. Irigasi-irigasi seperti yang kita lihat di NTT kemarin, itu konkret-konkret. Langsung berproduksi. Kita nggak ada waktu,” jelas Jokowi.
Menurutnya, ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang, karena krisis pangan dunia.
“Ingat ya, kita ini menjadi salah satu dari lima champion untuk global respons urusan pangan, energi, dan keuangan. Jadi, kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain, tapi ya bayar,” ucap Jokowi.
Jokowi kemudian merinci anggaran kedua, sebesar Rp 33,8 triliun. Ini untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, ini tolong dicek betul. Belanja cadangan beras Rp 3 triliun, belanja cadangan stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun, belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun.
“Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas larinya kemana, manfaatnya apa. Sekali lagi, kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik,” tegasnya.
Sementara sisanya yang Rp 21,9 triliun, ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Ini juga tolong dilihat betul, ini Bu Menteri Keuangan dan mungkin kementerian yang terkait, DAK fisik Rp 8,1 triliun, DAK non fisik Rp 0,2 triliun, dan Dana Desa Rp 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya. Harus netes betul. Harus menetas manfaat,” tandas Jokowi.(PBN/RMID)
Discussion about this post