MESKI memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan tetap memberikan sejumlah catatan kepada Pemkot Cilegon. Karena sejumlah masalah keuangan masih ditemui di entitas pemerintahan pimpinan Helldy AgustianSanuji Pentamerta itu.
Menanggapi adanya temuan BPK RI Perwakilan Banten khususnya di DPUTR Kota Cilegon Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga menyayangkan kinerja DPUTR Kota Cilegon. Oleh karena itu, persoalan ini menurutnya harus menjadi konsen bersama.
“Temuan BPK itu lebih bayar terus juga ada beberapa telat bayar. Itu memang menjadi temuan, konsen juga buat kita,” kata Erik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPUTR Kota Cilegon di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (25/5).
Kemudian Politisi Partai Golkar Cilegon ini mempertanyakan persoalan gagal bayar, selain itu juga menjadi pertanyaan para anggota dewan lainnya atas kinerja DPUTR Kota Cilegon. Seharusnya, lanjut Erik, kalau persoalan gagal bayar sendiri sudah dianggarkan di tahun 2022 artinya penganggarannya sendiri sudah direncanakan oleh dinas yang bersangkutan. “Kelebihan bayar nggak disampaikan tadi, kalau yang gagal bayar Rp14 miliar,” pungkasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugrah Chaerullah meminta, DPUTR untuk menentukan waktu dengan tegas pelunasan gagal bayar kepada kontraktor sebesar Rp14 miliar lebih. “Pak Kadis, tadi bilang dalam waktu dekat akan membereskan gagal bayar. Saya ingin tahu waktunya kapan, jangan sampai ini gagal lagi,” kata Irul sapaan akrabnya saat RDP.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon ini mengungkapkan ternyata tidak hanya gagal bayar yang menjadi masalah di DPUTR, beberapa kegiatan pada tahun 2022 belum dilaksanakan pada triwulan pertama ini. Lambatnya kinerja DPUTR, kata Irul, berpotensi mempermalukan Walikota Cilegon Helldy Agustian di hadapan masyarakat Kota Cilegon. Karena terus-terusan janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi.
“Sama saja mencoreng nama baik Walikota ini pak Dimas, karena tidak jalan semua kegiatannya. Terus kami juga sebagai anggota dewan ini rasanya tidak dihargai juga oleh pak Kadis karena saya hubungin pak Kadis susah banget,” ungkapnya.
Discussion about this post