CILEGON, BANPOS – Guna mendukung pembangunan sektor maritim di Indonesia, maka diharapakan semua pihak dapat bersinergi. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (Tersus) dalam mendukung pembangunan sektor maritim di Indonesia, yang digelar disalah satu hotel Cilegon, Rabu (4/12).
Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo yang membuka acara FGD yang membahas terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan, berharap dengan adanya ABUPI di Banten dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan usaha pelabuhan.
Baca Juga
Banten memiliki garis pantai sepanjang 517 Kilometer yang membentang dari Tangerang di bagian utara hingga Lebak di bagian selatan, kata Tri, banyak memiliki potensi yang kedepan dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pelabuhan.
“Mohon pak nanti bisa komunikasi dengan kami. Kami juga berkeinginan ada kegiatan kepelabuhanan di Provinsi Banten di luar yang sudah dialakukan, karena ada potensi-potensi yang harus diperhitungkan,” ujar Tri.
Dalam FGD yang dilaksanakan atas kerjasama ABUPI, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) tersebut, sekaligus dirangkai dengan pembacaan surat keputusan (SK) pengangkatan Ketua Kordinator Wilayah (Korwil) ABUPI Banten oleh Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati.
“Dengan dibacakannya surat keputusan ini, Bapak Widi Hartono secara resmi telah menjadi Ketua Korwil ABUPI Banten dan diharap untuk segera menyusun kepengurusan ABUPI Banten,” ujar Liana saat pembacaan SK.
Usai pembacaan SK, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, mengambil sumpah janji serta secara resmi menyerahkan SK kepengurusan kepada Ketua Korwil ABUPI Banten Widi Hartono.
Ketua Korwil ABUPI Banten, Widi Hartono mengatakan, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan seluruh anggota untuk membantu berbagai permasalahan yang tengah dihadapi.
Saat ini kata Widi, permasalahan yang kerap dihadapi oleh BUP, TUKS, dan Tersus adalah terkait dengan pendanaan, perijinan, legal, dan hukum.
“Setiap BUP punya permasalahan tersendiri, seperti pendanaan, perijinan, legal, hukum. Makanya melalui diskusi ini, bagaimana pemerintah bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan. Jadi nanti kita bisa menggunakan asosiasi ini, untuk berbicara kepada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat, kita akan menyuarakan semua anggota kita itu,” tuturnya.
Kemudian kata, Widi Hartono, tugas ABUPI Banten mulai dari koordinasi antara BUP baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kota, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepelabuhan.
“Kita bisa menjadi wadah aspirasi semua badan usaha pelabuhan di wilayah Banten,” ujarnya.
la juga menjelaskan, di tingkat Nasional ABUPI telah berdiri selama lima tahun, namun di Banten baru terbentuk.
“Sebenarnya ini hanya koordinator wilayah Banten, untuk mewadahi dan semua program dari ABUPI bisa terlaksana,” katanya.
Selain itu, melalui ABUPI Korwil Banten, kata Widi para BUP di Banten bisa turut menyuarakan aspirasinya. Karena ABUPI sendiri merupakan asosiasi yang diminta masukan, untuk revisi undang-undang kepelabuhanan.
“Jadi ABUPI pasti diminta pendapatnya, jadi kita harus bisa memberikan pendapatnya melalui asosiasi ABUPI ini,” jelasnya.
Dalam FGD tersebut dihadirkan berbagai narasumber dari Bappenas dan juga Kemenhub seperti Dadang Jusron, Mohammad Wiky, Taufan Wijaya, dan Fahrizal Sukma. (LUK/RUL)
Discussion about this post