TANGERANG, BANPOS – Kondisi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang saat ini masih sangat minim. Berdasarkan data BPS Banten, Kabupaten Tangerang berada di bawah Kabupaten Serang. Maka dari itu, diharapkan Pemkab Tangerang dapat meningkatkan kebijakan dan anggaran responsif gender.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Tematik yang digelar oleh Forum Civil Society Organization (CSO) Tangerang dengan tajuk ‘Politik dan Kebijakan Anggaran Responsif Gender’ pada Jumat (15/4) di salah satu rumah makan di Kabupaten Tangerang.
Direktur Eksekutif PATTIRO Banten, Panji Romadhon, yang menjadi salah satu narasumber diskusi itu menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, harus terus diikhtiarkan.
Panji menjelaskan bahwa menurut survei BPS Provinsi Banten, kondisi Kabupaten Tangerang dalam konteks Pengarusutamaan Gender (PUG), masih di bawah Kabupaten Serang.
“Data ini saya peroleh dari BPS Banten, ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujar Panji dalam diskusi. Data yang dipaparkan oleh Panji pun berhasil memantik dinamika diskusi yang cukup hangat.
Sebab, salah satu peserta diskusi yang berasal dari FOPKIA Kabupaten Tangerang, Ranti, mempertanyakan keabsahan data itu. Sebab menurutnya, Pemkab Tangerang telah memberikan porsi anggaran dan kebijakan yang responsif gender.
“Sejauh yang saya ketahui Kebijakan di Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, diantarnya program Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi baru lahir dan lain-lain,” kata Ranti.
Sementara Direktur Perdem, Khoerun Huda, menyampaikan bahwa adanya forum CSO yang tergabung dalam Forum Simpul Belajar Madani ini, diharapkan mampu merepresentasikan masyarakat sipil dan dalam mengagregasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
“Saya yakin dan sangat berharap agar 15 CSO yang tergabung dalam Simpul Belajar ini dapat menjadi penyambung lidah berbagai kepentingan masyarakat Tangerang,” ujar Huda.
Selain itu, Huda menjelaskan bahwa anggaran responsif gender tidaklah hanya persoalan kesamaan anggaran, namun ada hal yang lebih substansial.
“Ada persoalan partisipasi, kesetaraan, akuntabilitas, upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dan juga persoalan keterjangkauan akses dan manfaat terhadap kebijakan-kebijakan dimaksud,” ungkap Huda.
Untuk diketahui, terdapat sejumlah perwakilan CSO yang hadir dalam kegiatan diskusi itu, diantaranya GP Ansor, DPD KNPI, Pemuda Muhammadiyah, Lakspesdam, Komunitas Demokrasi Tangerang (Kode Tangerang), PWI dan Konfederasi serikat Pekerja Nasional (KSPN).
(DZH)
Discussion about this post