MINIMNYA anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, dinilai sebagai bentuk tidak komitmennya Pemkot Serang dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja dan pengangguran. Sebab dengan anggaran sebesar Rp7 miliar, hanya sedikit yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalah itu.
Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Jumhadi, mengatakan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang menganggur akibat dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemkot Serang tidak menyiapkan perencanaan anggaran yang tepat, untuk menyelesaikan malah tersebut.
“Ketika melihat postur anggaran untuk Disnaker, ini miris sekali. Cuma Rp7 miliar. Bayangkan. Dalam penganggaran itu ada belanja langsung dan tidak langsung. Untuk gaji pegawainya saja sudah Rp5 miliar,” ujarnya saat diwawancara awak media, kemarin.
Ia menuturkan bahwa jika belanja gaji pegawainya saja sudah mencapai Rp5 miliar, maka untuk program-program yang dijalankan oleh Disnakertrans Kota Serang hanya tersisa Rp2 miliar saja. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal jika memang Pemkot Serang ingin menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
“Untuk kegiatan yang bersentuhan dengan para pencari kerja, para pekerja, cuma Rp2 miliar. Saya lihat pelatihannya hanya Rp175 juta saja. Tahun lalu ada kegiatan pelatihan magang ke luar negeri, tahun ini tidak ada,” terangnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Jumhadi mengatakan, Pemkot Serang seharusnya menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Kota Serang. Jika anggarannya sekecil itu, maka dipastikan masalah tersebut tidak akan pernah selesai.
“Ini mau sungguh-sungguh enggak sebenarnya pemerintah kota. Makanya saya juga minta tolong kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tolong dong anggarannya yang memang bersentuhan dengan masyarakat diberikan sebaik mungkin,” katanya.
Ia mengakui, memang di Kota Serang tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang dapat disasar untuk menyalurkan tenaga kerja. Akan tetapi, Pemkot Serang bisa menggandeng pemerintah daerah lainnya yang memang memiliki perusahaan besar, agar bisa menerima warga Kota Serang.
“Misalkan di Kabupaten Serang, di Cilegon, di Lebak. Kita sesuaikan kebutuhan mereka itu apa, lalu kita buat pelatihannya agar para pencari kerja di Kota Serang dapat diberikan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, yang juga merupakan Ketua TAPD Kota Serang mengaku akan menjadikan kritik dari DPRD Kota Serang, sebagai pertimbangan anggaran di tahun depan.
“Makasih atas pernyataan rekan-rekan dewan. Ini bentuk perhatian teman-teman dewan, agar ke depan kami alokasikan anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.
(ADV)
