CILEGON, BANPOS – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) atau Disperkim Kota Cilegon mencatat 37,66 hektar masuk kategori kumuh. Kawasan kumuh ini diketahui ada 12 titik yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Cilegon.
Kepala Disperkim Kota Cilegon, M Ridwan mengatakan dari 8 kecamatan di Kota Cilegon, kecamatan yang paling kumuh berada di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Jombang.
Salah satu faktor wilayah tersebut kumuh, yakni, masih buruknya penataan jalan-jalan lingkungan, minimnya pembangunan sanitasi, kepadatan penduduk, ketidakteraturan bangunan, penyediaan air minum, tidak bisa dilintasi mobil pemadam kebakaran dan minimnya saluran lingkungan.
“Dari indikator-indikator inilah, saat ini Kota Cilegon masih kumuh. 37,66 hektar atau 12 titik lagi yang perlu kita selesaikan agar tidak kumuh,” kata Ridwan beberapa waktu lalu.
Ridwan menambahkan, pada 2022, Disperkim Kota Cilegon menargetkan kawasan yang kumuh bisa disulap menjadi kawasan tidak kumuh.
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan program DPW-Kel untuk merubah dan membuat jalan-jalan dan terwujudnya sanitasi yang baik.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Misalnya dengan DPWKel atau DPUTR kita buka jalan sepanjang 5-10 meter. Pembuatan sanitasi yang baik. Selain itu, kami juga berencana akan menyusun regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan kawasan kumuh. Melalui aturan tersebut, pihaknya yakin penataan kawasan kumuh akan lebih baik ke depan. Kita ajukan Perda Penataan Kawasan Kumuh. Mudah-mudahan dengan dengan perda, punya kekuatan lebih untuk menata,” terangnya.
Ketika disinggung soal anggaran untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Ridwan mengaku anggaran yang diberikan dianggap masih kurang, mengingat untuk mengatasi kawasan kumuh di Cilegon menjadi prioritas.
“Anggaran yang diberikan hanya Rp 10 miliar. Itu masih kurang. Makanya, kita butuh Perda tersebut untuk membantu kami merealisasikan kawasan tersebut tidak kumuh,” tandasnya.
