Perjalanan Dinas Lebih Besar Dari Pembangunan Jalan, APBD Kota Serang Dikritik

SERANG, BANPOS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2022 mendapatkan kritik dari masyarakat. Pasalnya, Pemkot Serang menganggarkan perjalanan dinas yang sangat besar, bahkan lebih besar dari anggaran pembangunan infrastruktur jalan.

Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, seharusnya Pemkot Serang lebih sensitif dalam mengeluarkan kebijakan. Termasuk dalam menyusun APBD.

“Di situasi yang sedang kolaps seperti saat ini, dibutuhkannya sentuhan-sentuhan pemerintah untuk masyarakat atas apa yang terjadi di situasi pandemi ini. Tentu kehadiran pemerintah dalam memulihkan ekonomi rakyat, sangat ditunggu-tunggu,” ujarnya, Minggu (23/1).

Akan tetapi, dirinya mengaku kaget dan heran setelah melihat APBD Kota Serang tahun 2022, yang menganggarkan perjalanan dinas dengan besaran hingga Rp81 miliar. Menurutnya, hal tersebut sangatlah mubazir.

“Saya sebagai sipil melihat apa yang sedang mereka rancang dan lakukan. Dalam ringkasan anggaran APBD 2022 yang Pemkot Serang buat benar-benar sangat mubazir dan tidak substantif. Bahkan menurut saya tidak masuk akal,” terangnya.

Menurutnya besaran anggaran perjalanan dinas tersebut sangat aneh. Sebab jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur, anggaran perjalanan dinas tersebut masih lebih besar anggarannya.

“Kalau saya lihat, anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi saja hanya sebesar Rp55,8 miliar. Perjalanan dinas ternyata masih lebih besar dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang digembar-gemborkan oleh Walikota dan Wakil Walikota,” terangnya.

Sementara dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang diproyeksikan tahun 2022 ini, menurut Fauzan perjalanan dinas memakan porsi hingga 27,8 persen. Sehingga ia menilai bahwa berbagai pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, justru malah dihabiskan untuk program yang mubazir.

“Jelas masyarakat yang sebenarnya ingin pajak dan retribusi yang mereka bayarkan itu kembali lagi kepada mereka dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur, namun yang terjadi malah digunakan untuk jalan-jalan. Kan kecil kemungkinan dana transfer digunakan untuk perjalanan dinas,” tegasnya.