SERANG, BANPOS – Puluhan pentolan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (4/1). Kedatangan KMSB dipimpin oleh Uday Suhada, yang didaulat menjadi Koordinator Presidium KMSB.
Diterima langsung oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni, di ruang serba guna DPRD Banten. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Sekwan, Deden Apriandi, Karo Pengadaan Barang dan Jasa, Soerjo Soebandono alias Doni.
Saat memperkenalkan keberadaan KMSB, Uday Suhada yang juga merupakan direktur eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini, menyebutkan bahwa dasar kelahiran KMSB pada 23 Agustus 2021 lalu karena kesadaran bersama pentingnya menggabungkan diri, agar kehadirannya lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten.
“Sudah 32 komponen organisasi yang bergabung dengan KMSB. Karenanya kami awali silaturahmi dengan Ketua DPRD, sekalian sosialisasi Perpres no 16 tahun 2018, yang mengatur ruang gerak masyarakat sipil untuk turut serta mengelola keuangan negara dalam hal tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, pada moment tersebut, sekaligus dimanfaatkan dengan diskusi yang menghadirkan pembicara dari Konsil LSM, Misran Lubis dan USAID Madani, Ufi Ulfiah.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan kapasitas diri di Koalisi menjadi penting. Karena bidang garapan KMSB adalah mengadvokasi Kebijakan Publik dan sekaligus mengadvokasi masyarakat sipil,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, anggota koalisi yang hadir dari ‘Aisyiyah, Fatayat NU, Pattiro Serang, Pattiro Banten, PW Muhammadiyah, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Banten, PWKS, Simpul Madani Serang, Rumah Perempuan dan Anak Banten serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banten.
Dalam sambutannya, Andra Soni sangat mengapresiasi kehadiran KMSB. Bahkan, ia merasa optimis dan senang atas kehadiran KMSB.
“Kedepan harus ada action plan konkrit yang dikerjasamakan, khususnya dengan DPRD. Apalagi tadi saya perhatikan dalam diskusi, sangat mencerahkan. Peran serta masyarakat sipil secara aktif begini yang kami butuhkan,” tuturnya.
