SERANG, BANPOS – USAID MADANI bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Bappeda Provinsi Banten menggelar pertemuan koordinasi tingkat Provinsi Banten, Rabu (24/11). Dalam pertemuan tersebut, diberi tajuk ‘sinergitas tata kelola pembangunan organisasi masyarakat sipil dan pelayanan publik’ itu dilaksanakan di Aula Bappeda Provinsi Banten secara hybrid.
Senior field coordinator USAID MADANI, Ufi Ulfiah mengungkapkan bahwa USAID MADANI adalah program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil. Melalui program tersebut, masyarakat sipil diperkuat kapasitasnya sehingga memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi didalam pembangunan.
Baca Juga
“USAID MADANI ini menggunakan pendekatan kolaboratif yaitu seluruh strategis, pendekatan, USAID MADANI ini dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menggelar pertemuan untuk mensinergikan program USAID MADANI dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dimana, kedudukannya yaitu untuk mendukung target-target pembangunan di Provinsi Banten.
“Kami bersama-sama dengan Pemprov Banten, sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kapasitas dengan tujuan agar masyarakat sipil mampu berpartisipasi didalam mendorong pembangunan di Banten,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah OPD di Provinsi Banten diantaranya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lainnya. Diikuti juga oleh pemerintah Kabupaten Kota se-Banten serta OPD yang mewakilinya.
“Alhamdulillah seluruh Kabupaten Kota mendukung program USAID MADANI dan akan terlibat didalam pengembangan jenis model, seperti di Kota Tangerang akan dijadikan model penyelenggaraan pendidikan inklusif,” ungkapnya.
Beberapa jenis model lainnya yang dikembangkan oleh MADANI yaitu di Kota Tangerang Selatan model untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi baru lahir (Kibbla) melalui pengembangan SOP kegawatdaruratan di Rumah Sakit dan pendirian satgas Kibbla multi stakeholder. Di Kabupaten Lebak, mengatasi masalah Kibbla melalui pendirian satgas Kibbla di Lebak.
“Di Kabupaten Serang dijadikan modeling akuntabilitas dan transparansi dana desa melalui peningkatan partisipasi perempuan. USAID MADANI di Serang berkerjasama dengan PD Aisyiyah membentuk Madrasah Anggaran Warga Desa (Mawar Desa),” tandasnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Provinsi Banten, Ahmad Rohili, mengungkapkan apabila berbicara partisipasi, maka kapasitas masyarakat harus dipenuhinya terlebih dahulu. Hal itu dilakukan, agar masyarakat mampu memberikan pemantauan terhadap pemerintah dan lainnya.
“Dalam kegiatan ini tentu bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, agar mampu membangun hubungan dengan pemerintah,” ucapnya. (MUF)
Discussion about this post