Pandji Keluhkan Kebijakan WH

SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengeluhkan rencana kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan wakilnya Andika Hazrumy (Aa) yang hanya akan memberikan bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2022 sebesar Rp10 miliar.

Anggota DPRD Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang, Muhsinin pada saat melakukan reses bertemu dengan Pandji Tirtayasa dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana Kamis (3/11) dihubungi melalui telpon genggamnya mengungkapkan, Pemkab Serang saat ini membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab). Karena itu, mereka sangat mengharapkan anggaran Bankeu lebih besar dari 2021, bukan dikurangi.

Speak Up Soal Kejanggalan Grand Final Duta Pariwisata Banten, Sejumlah Finalis Diberhentikan dan Diancam Pasal Pidana

SMAN 4 Kota Serang Akhirnya Jatuhi Sanksi ke Oknum Guru yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

“Kalau tahun 2021 ini kan Bankeu dari Provinsi Banten Rp55 miliar, dan untuk 2022 dikatakan oleh gubernur untuk masing-masing kabupaten/kota hanya Rp10 miliar. Mereka (Pandji Tirtayasa) protes, karena Pemkab Serang ini sedang bangun Puspemkab dan dana yang dibutuhkan tidak sedikit,” katanya.

Ia menjelaskan, angka ideal atau kepatutan bankeu dari Provinsi untuk Kabupaten Serang adalah Rp100 miliar. Apalagi penggunaan bankeu peruntukanya sangat jelas. “Pembangunan Puspemkab Serang itu amanat dari UU akibat pembentukan ibu kota provinsi, Kota Serang. Ini ada kewajiban provinsi dan pusat untuk membantu pembangunan Puspemkab,” ujarnya.

Muhsinan yang merupakan Anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar ini tetap mengharapkan agar alokasi bankeu bisa ditambah. “APBD 2022 belum diketuk palu, sahkan. Masih ada pembahasan. Melalui Badan Anggaran (Banggar) ini kita akan mendesak agar ditambah. Untuk Kabupaten Serang paling tidak antara Rp45 miliar sampai Rp55 miliar, itu paling sedikit,” ujarnya.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Bahkan katanya, Fraksi Golkar di DPRD Banten sudah membuat keberatan atas kebijakan WH-Aa yang hanya menslot anggaran bankeu kepada masing-masing daerah Rp10 miliar.

“Fraksi Golkar sudah keberatan untuk Bankeu 2022 (besaran Rp10 milir kepada delapan kabupaten/kota). Kita akan maksimalkan tentunya dianggaran. Anggota Banggar di DPRD Banten ada enam orang. Semoga nanti dipembahasan angka Bankeu berubah, sesuai dengan keinginan,” harapnya.