SERANG, BANPOS – Penyelesaian persoalan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong dinilai perlu adanya campur tangan dari Pemprov Banten. Sehingga, Pemprov Banten diminta tidak menutup mata atas persoalan yang ada di depan mata tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Menurut Budi, Pemprov Banten seharusnya tidak menutup mata terkait persoalan Cilowong yang terjadi akhir-akhir ini.
“Saya minta kepada Pemprov Banten jangan menutup mata terkait permasalahan Cilowong. Bagaimana pun ini adalah daerah bagian Banten, bantu kami untuk pembangunannya. Turun langsung, lihat kondisinya,” ujarnya, Senin (1/11).
Budi menuding, selama ini Pemprov Banten menutup mata terhadap penanganan dan permasalahan yang terjadi di TPAS Cilowong. Karena, sejauh ini Pemkot Serang menghadapi sendiri berbagai persoalan yang muncul di Cilowong.
“Jangan ini seperti pemerintah provinsi Banten tutup mata. Harusnya jangan seperti itu, dua daerah ini kan adanya di Provinsi Banten,” katanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Budi pun merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemprov Banten. Karena harus diakui, Pemprov Banten pun membuang sampah ke TPAS Cilowong. Namun justru Pemprov Banten menjadi pihak yang nirkontribusi.
“Jelas, selama ini (pemprov) tutup mata. Buktinya selama ini tidak pernah ada bantuan untuk (TPAS) Cilowong. Atau mereka (pemprov) yang membangun (TPAS) terkait penataan Cilowong,” ucapnya.
Budi menegaskan, Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten, yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari kabupaten/kota lain. Apalagi Cilowong menjadi tempat pembuangan sampah bagi tiga daerah lainnya.
“Kami itu ibu kota provinsi, dan kami harus menampung (sampah). Ibarat provinsi itu bapaknya, dan kota serang anaknya, dan yang punya masyarakat itu kota serang, kalau provinsi enggak punya masyarakat. Dia (pemprov) itu hanya perwakilan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Padahal, Pemkot Serang sudah mencoba beberapa kali meminta kepada Pemprov Banten. “Makanya kami meminta bantuan ke pemprov untuk kerja sama (persampahan) ke kabupaten (serang), tapi malah dicuekin. Tidak dibantu, sampai akhirnya kami seperti ini,” tandasnya.
