Selain itu, Polri telah merilis 4 produsen beras yang diduga melakukan pengoplosan beras, di antaranya Wilmar Grup, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Namun, saat ini Satgas Pangan masih menganalisis hasil pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran standar mutu dan takaran, Bareskrim memastikan akan menindaklanjuti secara hukum.
Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan Satgas Pangan Polri. “Kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025).
Diketahui, sebelum heboh beras, minyak goreng duluan dioplos. Kasusnya dibongkar Maret 2025 oleh Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang. Minyak biasa disulap jadi “MinyaKita.” Aksi serupa juga ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tujuannya sama, yakni pengusaha ingin untung banyak dengan cara curang.
Selain minyak, kasus oplosan juga terjadi pada bensin. Fakta ini terungkap usai Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga, akhir Februari 2025.
Lewat kasus ini diketahui, sepanjang 2018-2023 ternyata BBM jenis Pertamax yang dibeli masyarakat telah dicampur dengan Pertalite. Karena praktek curang ini, negara dirugikan sebesar Rp 193,7 triliun di tahun 2023. Kalau sampai tahun 2025, maka kerugian negara bisa menembus Rp 968,5 triliun.
E-Paper BANPOS Terbaru
Parlemen Ikut Panas
Ditemukannya banyak beras premium dioplos dan takarannya dikurangi membuat gedung parlemen panas. Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus ini sebagai bentuk kejahatan serius.
“Kupas dan selidiki tuntas! Negara tak boleh kalah sama mafia,” ujar Puan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyebut praktik oplosan ini menjijikkan. “Zaman sekarang masih ada oplos-oplos? Itu perusahaan besar lagi! Harus ditindak!” katanya.
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Hibnu Nugroho mendesak aparat memberi sanksi tegas terhadap pelanggar. “Kudu diusut tuntas karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak,” kata Hibnu.
Discussion about this post