Saga Sekda Banten Sisakan Tahta Kosong di ‘Rumah Rakyat’, Nama-nama Calon Muncul ke Permukaan

SERANG, BANPOS – Saga pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten telah usai. Deden Apriandhi Hartawan telah resmi menjadi Sekda setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo dan dilantik oleh Gubernur Andra Soni, beberapa waktu yang lalu. Dilantiknya Deden menjadi Panglima ASN Pemprov Banten, membuka saga baru dalam perebutan tahta jabatan, yang bisa dibilang cukup prestisius. Jabatan tersebut adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten, atau yang populer disingkat menjadi Sekwan. Untuk diketahui, tahta Sekwan sebelumnya diduduki oleh Deden. Setelah dilantik menjadi Sekda, kini jabatan yang bertugas memimpin para ‘pelayan’ di ‘Rumah Rakyat’ tersebut, menjadi lowong. Saat ini, beredar beberapa nama yang dianggap mumpuni untuk menduduki posisi Sekwan di DPRD Banten tersebut. Beberapa nama tersebut yakni, Furqon, Subhan Setia Budi Ganda R, dan Ismail. Furqon saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD (Setwan) Banten. Ia juga merupakan Plt Kepala Biro Umum Banten. Sementara Subhan Setia Budi Ganda R saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi dan Humaspada Setwan banten. Adapun Ismail saat ini menjabat sebagai Kabag Umum dan Kepegawaian pada Setwan Banten. Dewan Harap Sekwan Diisi Orang Setwan Dalam rencana pengisian jabatan Sekwan definitif, Wakil Ketua DPRD Banten, Eko Susilo, berharap agar posisi sekwan dapat diisi oleh orang yang memang kompeten di bidang tersebut. Menurutnya, kandidat yang layak diangkat jadi Sekwan di DPRD Banten haruslah orang yang saat ini menjabat di Sekwan Banten. Menurutnya, hal itu agar kinerja di Sekretariat DPRD Banten bisa bergerak tanpa hambatan, dan tidak ada alasan bagi pejabat baru untuk penyesuaian diri. "Melihat betapa kompleksnya di DPRD, Sekwan harus orang yang bisa memahami persoalan anggota dewan. Jadi harusnya pegawai yang saat ini menjabat di Setwan, jadi Sekwan," katanya, Selasa (15/7). "Kalau orang luar takutnya malah butuh adaptasi. Sementara kan kegiatan kita terus bergerak," sambungnya. Terkait nama-nama yang saat ini beredar, menurutnya kandidat itu memiliki pengalaman yang memang cukup baik terutama di bidang manajemen. "Pak Subhan bagus, pak Furqon bagus dan lainnya juga bagus. Bagus-bagus lah. Secara pengalaman mereka semua sama-sama jago dalam bergaul dengan dewan, jago di bidang manajemen, jadi bagus semua lah," jelasnya. ‘Keunikan’ Jabatan Sekwan Dibanding Kepala OPD Lain Berbeda dengan OPD lainnya yang terbiasa dipandang prestisius karena ‘besar-kecilnya’ anggaran, Sekretariat DPRD punya keunikan tersendiri dengan mengesampingkan persoalan tersebut. Banyak yang tidak menyadari bahwa jabatan Sekretaris DPRD, selaku ‘Komandan’ di ‘Rumah Rakyat’ tersebut, memiliki keunikan tersendiri dibanding jabatan Eselon II lainnya di lingkungan Pemprov Banten. Berbeda dengan kepala OPD yang bekerja langsung di bawah koordinasi Gubernur melalui jalur struktural, Sekwan justru berada di titik persilangan antara eksekutif dan legislatif. Ia adalah pejabat eksekutif, namun tugas utamanya adalah melayani kepentingan lembaga legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Banten. Artinya, Sekwan bukan bagian dari DPRD, tapi menjadi ‘roda penggerak’ agar seluruh fungsi dan agenda dewan bisa berjalan lancar. Hal ini membuat Sekwan harus memiliki kemampuan komunikasi, diplomasi, dan kepekaan politik yang sangat tinggi. Ia berhadapan langsung dengan seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dari berbagai fraksi, dengan latar belakang politik yang berbeda-beda. Dalam kondisi ini, netralitas ASN Sekwan diuji setiap saat, dia harus melayani tanpa memihak, bersikap sigap namun tetap menjaga batas. Selain itu, jabatan Sekwan juga dikenal memiliki beban kerja di luar jam formal ASN. Kegiatan dewan seperti paripurna, rapat komisi, kunjungan kerja, hingga hearing dengan OPD kerap berlangsung hingga malam hari, bahkan di akhir pekan. Sekwan dan jajarannya juga harus terus siap siaga di setiap waktu, karena harus menyesuaikan ritme kerja dewan yang tidak selalu sejalan dengan ritme birokrasi biasa. Di sisi lain, Sekwan mengelola anggaran Sekretariat DPRD yang tergolong strategis dan sensitif, karena berkaitan dengan perjalanan dinas anggota dewan, kegiatan reses, dan operasional berbagai alat kelengkapan dewan. Penanganan anggaran ini memerlukan kehati-hatian ekstra, karena sangat rawan menjadi sorotan publik dan media. Sepertinya tak berlebihan jika Sekwan disebut sebagai ‘navigator senyap’, yang mengatur lalu lintas dinamika politik dan administratif di Gedung DPRD. (*)

No Result