PAPUA, BANPOS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa, termasuk di tanah Papua.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua kini mempercepat pelaksanaan program ini melalui penguatan kapasitas daerah dan pemberdayaan pangan lokal.
Baca Juga
Penunjukan Universitas Cenderawasih sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) menjadi bukti keseriusan pemerintah.
Di tempat ini, pelatihan, riset, dan inovasi lokal akan tumbuh untuk mendukung pelaksanaan MBG secara adaptif terhadap kondisi Papua.
“Pemprov Papua berkomitmen penuh untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Komitmen ini tidak sekadar administratif, tetapi mencakup pelibatan multipihak dan penguatan SDM di akar rumput,” ujar Matias Mano, Pelaksana Tugas Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Program MBG di Papua menyasar anak-anak balita, ibu hamil, serta pelajar di wilayah terpencil yang selama ini sulit menjangkau makanan bergizi.
Langkah ini sekaligus menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Di balik sepiring makanan sederhana, tersimpan potensi besar bagi daerah,” ujar Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional.
“Potensi pangan kita luar biasa besar. Tapi kita masih terbiasa makan yang itu-itu saja,” imbuhnya.
Rinna menegaskan, Indonesia memiliki lebih dari 77 jenis karbohidrat, 75 protein hewani, dan ratusan sayuran serta buah lokal. Semua ini bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah bila diintegrasikan dalam dapur MBG.
“Isi piring anak Papua tidak harus sama dengan di Jawa. Karena pangannya berbeda, budayanya berbeda. Dari situ kita bisa membangun kemandirian,” tuturnya.
Program ini juga mendorong pembentukan dapur satelit di wilayah terpencil. Konsep ini memastikan makanan sehat lebih cepat tersaji, sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
“Kalau bisa, anak-anak makan dari yang tumbuh di tanah mereka sendiri. Karena pangan bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal kedaulatan,” tegas Rinna.
Discussion about this post