Kemensos akan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi untuk penyaluran bansos pada triwulan III-2025. “Ini cukup mengejutkan dan menjadi bahan kami untuk evaluasi,” imbuh Gus Ipul.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah untuk melakukan penelusuran dan validasi secara menyeluruh atas temuan PPATK tersebut. “Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” pesan Puan.
Puan mengingatkan Pemerintah agar data dari PPATK dijadikan dasar awal untuk verifikasi. Bukan mengambil keputusan tergesa-gesa dengan langsung mencoret penerima bansos.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” pinta Ketua DPP PDIP ini.
Menurut Puan, temuan ini juga sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi sehingga harus segera diperbaiki. “Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tegasnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Pada triwulan II-2025, Kemensos telah merealisasikan penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 20 triliun. Rinciannya: bansos Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 5,8 triliun kepada 8 juta lebih KPM, bansos sembako sebesar Rp 9,2 triliun sudah dicairkan ke rekening 15 juta KPM, dan penebalan bansos tambahan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan telah tersalurkan ke 15 juta KPM dengan nilai Rp 6,19 triliun. (RM.ID)
Discussion about this post