“Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, Indonesia memiliki strategi agar negosiasi dapat disepakati. Apalagi, Indonesia merupakan mitra strategis dalam perdagangan dengan sumber daya alam yang dimiliki.
Dengan kekayaan Indonesia, diharapkan Trump dapat mempertimbangkan kembali posisi Indonesia yang selama ini telah memenuhi permintaan AS. Terlebih, defisit perdagangan yang sudah teratasi. Indonesia telah siap memborong komoditas dari AS, seperti gandum dan energi.
Perjanjian pembelian produk-produk AS ini diteken sektor swasta sebagai tawaran utama kepada Washington agar tarif resiprokal bisa diturunkan.
“Semua transaksi yang bisa dilaksanakan sebelum pengumuman menjadi sweetener. Disampaikan bahwa defisit itu sudah (teratasi), malah melebihi dari defisit yang disampaikan Amerika Serikat,” kata Haryo.
E-Paper BANPOS Terbaru
Sejumlah perusahaan besar Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan AS. Di antaranya PT Pertamina yang akan mengimpor energi, dan FKS Group serta PT Sorini Agro Asia Korindo yang akan mengimpor jagung. Ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk impor kapas, dan Asosiasi Produsen Tepung Indonesia untuk impor gandum dari AS.
Haryo tidak ingin berandai-andai terkait pengaruh kesepakatan ini terhadap tarif Trump. Dia hanya memastikan, Pemerintah terus melanjutkan perundingan, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra dagang strategis di kancah internasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta doa agar tim negosiasi yang dipimpin Airlangga bisa mendapatkan hasil maksimal. Prasetyo juga menyinggung potensi tambahan tarif 10 persen imbas Indonesia bergabung dengan BRICS.
“Kami merasa itu bagian dari keputusan kita bergabung dengan BRICS, yang kemudian ada konsekuensi. Mau tidak mau, harus kita hadapi,” tegasnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Pemerintah tidak menuruti semua permintaan Trump. Khususnya soal investasi di AS.
Discussion about this post