JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan Sri Mulyani cemas dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tetap mematok tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia. Dia khawatir, hal itu bakal berdampak serius dan bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. kamis, (10/7/2025)
Kekhawatiran itu, disampaikan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani ditanya Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi soal tarif resiprokal Trump.
“Dampaknya terutama pada growth (pertumbuhan ekonomi),” jawab Sri Mulyani.
Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 di rentang 5,2-5,8 persen. Dengan adanya tarif 32 persen dari Trump, proyeksi tersebut bisa saja berubah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memantau perkembangan situasi ini untuk mengkalibrasi pertumbuhan ekonomi yang akan dimasukkan dalam RAPBN 2026. “Untuk growth itu, kita range-nya cukup lebar 5,2-5,8 persen. Jadi, kami akan lihat,” tambah Sri Mulyani.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dia melanjutkan, bukan cuma Indonesia yang terkena getah kebijakan Trump, tetapi juga dunia. Akibat kebijakan tersebut, Dana Moneter Internasional (IMF) pun memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 2,8 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026. Sementara, Bank Dunia memproyeksikan 2,3 persen di 2025 dan 2,4 persen di 2026.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus berusaha agar tarif impor Trump itu bisa diturunkan secara signifikan. Saat ini, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto tengah berada di AS untuk melanjutkan negosiasi. Indonesia beserta 11 negara lain memiliki tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025.
“Pak Menko sekarang sedang di AS. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas,” tuturnya.
Negosiasi lanjutan ini di antaranya akan membahas kekhawatiran AS mengenai tarif dan hambatan nontarif di Indonesia, dan keinginan agar Indonesia investasi di negeri Paman Sam. Saat ini, Pemerintah terus meracik strategi untuk memberikan tawaran tambahan.
Discussion about this post