DPR Apresiasi Rencana Wapres Gibran Urus Papua

Bappenas menyebut bahwa pada RPJMN 2025-2029, pembangunan DOB termasuk dalam indikasi PSN. Menurut Indrajaya, jika nanti empat DOB Papua ditetapkan sebagai PSN, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo memberi mandat khusus kepada Wapres Gibran untuk urus Papua.

Ketua DPRD Cilegon Sebut Persoalan Pasar Kranggot Kompleks, Parkir Ilegal Salah Satunya

Gubernur Banten: Sekolah Gratis harus adil sama rata dan bebas korupsi

“Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk menangani Papua secara khusus,” kata Yusril dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurut Yusril, nantinya tugas Gibran bukan hanya soal pembangunan Papua saja. Wapres juga akan mengurus hal-hal yang menyangkut penegakan HAM dan reformasi pendekatan keamanan di Bumi Cenderawasih.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan lebih rinci soal penugasan Gibran di Papua. Kata Tito, peran Wapres sebatas koordinasi kebijakan di tingkat pusat, sesuai amanat UU Otonomi Khusus. “Pelaksana teknis di lapangan bukan Wapres. Itu tugas badan eksekutif khusus yang akan dibentuk Presiden,” tegas Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Tito mengungkapkan Presiden Prabowo akan membentuk badan eksekutif yang bertugas mendongkrak percepatan pembangunan di Papua. Ia bilang, kepalanya juga nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden. “Badan ini juga akan membentuk deputi-deputi untuk mengawal percepatan pembangunan Papua,” jelas Tito.

Mantan Kapolri ini mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini memang sedang menyiapkan kantor untuk badan eksekutif penanganan Papua di Jayapura. Kantor itu berlokasi di gedung eks-KPKPN yang sudah lama dipersiapkan. “Namun, (kantor) itu bukan untuk Wapres, melainkan untuk badan eksekutif percepatan pembangunan.