Ribuan Warga Cilegon Dinonaktifkan dari Program BPJS PBI oleh Kemensos

CILEGON, BANPOS – Sebanyak 3.834 peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) atau BPJS PBI di Kota Cilegon, dinonaktifkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos).

Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mulai Mei 2025, penetapan peserta PBI tidak lagi menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan mengacu pada DTSEN.

Akibatnya, sejumlah peserta yang namanya tidak tercantum dalam DTSEN dan dianggap telah sejahtera, dinonaktifkan dari program bantuan iuran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Damanhuri, menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan secara otomatis berdasarkan sistem peringkat kemampuan ekonomi masyarakat.

“Secara otomatis ada penghilangan dan penonaktifan. Diperkirakan dari 70 ribu peserta, ada sekitar 14-15 ribu yang terancam dinonaktifkan di seluruh Kota Cilegon. Untuk Juni ini tercatat 3.834 peserta yang dinonaktifkan,” kata Damanhuri kepada BANPOS, Rabu (25/6).

Ia menambahkan, meski data DTSEN belum sepenuhnya rampung, sistem sudah mulai mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi.

Masyarakat yang masuk kategori peringkat 6 dan 7, misalnya, dikategorikan sebagai mampu dan tidak lagi layak menerima bantuan PBI JK.

Menghadapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinsos, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi untuk mengupayakan alih skema bantuan ke PBI daerah.

“Dinkes, Dinsos, dan BPJS terus mengkomunikasikan agar warga yang terdampak bisa dialihkan ke skema bantuan daerah melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Dinkes,” jelasnya.

Damanhuri berharap bantuan dari Pemkot bisa segera disiapkan bagi masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.

Sementara itu, Penanggung Jawab Data pada Dinsos Kota Cilegon, Luki Wicaksono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan sekitar 13.000 peserta untuk mendapatkan cakupan PBI JK dari pusat.