CILEGON, BANPOS – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon menggelar rapat internal untuk membahas finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2025-2029, Selasa (24/6).
Dalam rapat tersebut, Pansus menyusun sejumlah catatan yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Ketua Pansus RPJMD, Ayatullah Khumaeni, mengatakan, salah satu sorotan utama adalah usulan peningkatan anggaran belanja modal.
Ia menilai belanja modal sejak 2021 terus menurun, dan saat ini hanya sekitar Rp300 miliar.
“Harapan kita belanja modal harus lebih besar. Sekarang turun jadi sekitar Rp300 miliar. Padahal itu sangat penting untuk menopang program prioritas, terutama infrastruktur,” ujar Ayatullah, Rabu (25/6).
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia menegaskan, peningkatan belanja modal diperlukan untuk mendukung janji politik dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo.
Salah satu program strategis yang membutuhkan anggaran besar adalah pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
“Kalau belanja modal tidak naik, bagaimana kita mau bangun JLU? Tahun ini saja rencana pembebasan lahan butuh anggaran sekitar Rp82 miliar. Kalau bisa diselesaikan tahun ini, 2026 dan 2027 tinggal fokus pembangunan fisiknya,” terangnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, pembangunan JLU akan dilakukan bertahap.
Oleh karena itu, ketersediaan anggaran sejak awal sangat penting agar proses pembebasan lahan bisa tuntas dan pembangunan bisa berlanjut tanpa hambatan.
Selain soal belanja modal, Pansus juga meminta agar program reses anggota dewan dimasukkan dalam dokumen RPJMD.
“Program reses juga harus masuk. Harapannya program Pak Wali selaras, karena kita juga punya janji politik kepada konstituen di dapil masing-masing,” jelas legislator dari Dapil Citangkil-Ciwandan itu.
Pansus turut menyoroti penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ayatullah, target PAD harus ditentukan secara rasional agar tidak menimbulkan defisit seperti yang pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.
Discussion about this post