Presiden akhirnya memutuskan, agar dilakukan percepatan pengangkatan paling lambat Juni 2025.
Keempat, soal polemik tambang di Raja Ampat yang menuai protes keras masyarakat. Lagi-lagi, Presiden harus turun tangan untuk mencabut dan membatalkan izin bagi perusahaan tambang di Raja Ampat.
Kebijakan lain yang juga membuat gaduh yakni soal sengketa empat pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Masuknya 4 pulau Aceh menjadi milik Sumut, membuat protes dan ketegangan di Aceh. Presiden yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri kembali turun tangan membatalkan keputusan tersebut.
Terakhir, persoalan masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang sudah terisolasi selama empat bulan. Prabowo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah di sana.
Pengamat Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) mendukung pernyataan Muzani.
E-Paper BANPOS Terbaru
Meskipun sebelumnya Presiden bilang cukup puas dengan kinerja menteri, nyatanya ada sejumlah kebijakan yang memang bikin gaduh. Akibatnya, Presiden harus turun tangan meredakan kegaduhan.
“Pak Prabowo bilang puas. Tapi menurut saya, ada ya yang bermasalah. Terutama dari segi komunikasi. Misalnya, soal empat pulau Aceh dan Sumatera Utara, dan hal kontroversi lainnya,” kata Hensa kepada Rakyat Merdeka, semalam. (RM.ID)
Discussion about this post