DPR Dan Pemerintah Berembuk, APBN Dibayangi Ketidakpastian

JAKARTA, BANPOS - Akibat perang yang memanas di Timur Tengah (Timteng) dan Eropa membuat APBN dibayangi ketidakpastian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPR dan Pemerintah akan berembuk dalam penyusunan APBN 2026. Hal ini penting, agar APBN tetap terjaga di tengah ekonomi global yang tak menentu. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Puan, DPR dan Pemerintah harus mencari jalan terbaik agar APBN mampu menjalankan pembangunan nasional. Puan menyebut, DPR akan memulai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pembahasan akan dilakukan setelah Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Puan mengingatkan pentingnya KEM-PPKF 2026 dirancang secara antisipatif terhadap dinamika global yang kian tak menentu. “Pembahasan KEM-PPKF 2026 harus mengantisipasi gejolak global yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” ujar Puan. Ketua DPP PDIP ini menjelaskan, pembahasan RAPBN 2026 akan digelar antara Pemerintah bersama dengan alat kelengkapan dewan (AKD). Tentunya yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan, yakni Komisi XI maupun Badan Anggaran atau Banggar DPR. Ketua DPR 2 periode ini mengingatkan, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global berpotensi mengganggu rantai pasok, menekan daya beli masyarakat, hingga memperlambat arus investasi. Eskalasi di Timur Tengah, lanjut Puan, memberikan kekhawatiran harga komoditas utamanya minyak dan batu bara yang secara langsung berdampak pada pengelolaan fiskal negara. Kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Puan menegaskan, seluruh faktor ini jelas akan mempengaruhi efektivitas pengalokasian anggaran negara. “Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global,” kata putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini. Puan juga mengingatkan, selain dinamika eksternal, KEM-PPKF 2026 memuat respons terhadap isu dalam negeri. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. “KEM-PPKF akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 harus memuat kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMP,” tegas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 ini. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan membahas Rancangan APBN 2026. Khususnya untuk mencermati dinamika perang Israel-Iran. “Menteri Keuangan akan Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas berbagai pandangan fraksi. Setelah itu kami akan raker soal APBN kita ke depan,” kata Said di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Said menegaskan, agar APBN 2026 kredibel, perlu tercapai pertumbuhan yang ideal. Karenanya, perlu memasukkan faktor dampak kondisi terkini, yakni perang di Timteng. “Tahun ini, tahun depan, proyeksinya akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Semua negara pasti akan melakukan protect terhadap negaranya sendiri. Maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,3 persen, itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” ujarnya. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan RAPBN. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2-5,8 persen pada 2026. Sri Mul memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,6–7,2 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan Rp 16.500 hingga Rp 16.900. Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi diasumsikan sebesar 1,5-3,5 persen. Pemerintah juga memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di rentang 60–80 dolar AS ler barel. Sementara Lifting minyak ditargetkan mencapai 600.000-605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari. “Proyeksi ini mempertimbangkan tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi global yang masih terus membayangi,” kata Sri Mul saat penyampaian KEM-PPKF 2026, Selasa (27/5/2025) lalu. Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025) lalu, Sri Mulyani mengakui tantangan global semakin kompleks. Dari memanasnya geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme. Dia berharap, seluruh elemen di APBN dalam menghadapi guncangan ekonomi global, harus tetap sehat. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan melalui program unggulan seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan, Pemerintah siaga penuh menghadapi risiko global, termasuk potensi perang di Timteng. Untuk memitigasi risiko tersebut, Kemenkeu telah menyiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam dampak dari peristiwa tak terduga. Kemenkeu, katanya, terus memantau perkembangan kondisi global secara reguler. Melalui koordinasi erat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengidentifikasi risiko perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. (RM.ID)

No Result