DPR Dan Pemerintah Berembuk, APBN Dibayangi Ketidakpastian

Puan juga mengingatkan, selain dinamika eksternal, KEM-PPKF 2026 memuat respons terhadap isu dalam negeri. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. “KEM-PPKF akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 harus memuat kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMP,” tegas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 ini.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan membahas Rancangan APBN 2026. Khususnya untuk mencermati dinamika perang Israel-Iran.

“Menteri Keuangan akan Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas berbagai pandangan fraksi. Setelah itu kami akan raker soal APBN kita ke depan,” kata Said di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Said menegaskan, agar APBN 2026 kredibel, perlu tercapai pertumbuhan yang ideal. Karenanya, perlu memasukkan faktor dampak kondisi terkini, yakni perang di Timteng.

“Tahun ini, tahun depan, proyeksinya akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Semua negara pasti akan melakukan protect terhadap negaranya sendiri. Maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,3 persen, itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan RAPBN. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2-5,8 persen pada 2026. Sri Mul memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,6–7,2 persen.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan Rp 16.500 hingga Rp 16.900. Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi diasumsikan sebesar 1,5-3,5 persen. Pemerintah juga memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di rentang 60–80 dolar AS ler barel.

Sementara Lifting minyak ditargetkan mencapai 600.000-605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari. “Proyeksi ini mempertimbangkan tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi global yang masih terus membayangi,” kata Sri Mul saat penyampaian KEM-PPKF 2026, Selasa (27/5/2025) lalu.