Hari Lingkungan Hidup, Eddy Soeparno Ajak Atasi Darurat Sampah

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menghadiri puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Convention Hall (JCC), Senin (23/6/2025).

Tema utama yang dibahas Menteri Lingkungan Hidup bersama jajaran dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini adalah tentang penanganan sampah plastik.

Eddy mengatakan pihaknya memberikan atensi penuh terhadap pengelolaan sampah plastik yang volumenya semakin naik dan membutuhkan penanganan segera.

“Kami menaruh perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan terkait lingkungan hidup. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah dalam kondisi darurat sampah, bahwa sampah yang tertangani oleh pemerintah saat ini baru sekitar 40 persen, sementara 60 persen-nya itu terpaksa sekarang dibuang di ruang publik, termasuk juga open dumping,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini mengatakan, salah satu inisiatif yang perlu didorong adalah menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produk dan kemasan mereka setelah menjadi sampah.

“Konsep EPR diantaranya adalah mendorong produsen bertanggung jawab mulai dari sisi pengumpulan hingga daur ulang. Tentu hal ini nantinya perlu dikembangkan dalam regulasi yang tepat, relevan dan juga bertanggungjawab,” tutur Eddy.

Untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, Waketum PAN ini mendukung inisiatif dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kementerian Lingkungan Hidup Hanif Faisol yang saat ini bergerak cepat mengkonsolidasikan pemerintah daerah untuk bersama mengatasi masalah sampah.

Menurutnya, saat ini penanganan darurat sampah sudah dilaksanakan secara cepat oleh pemerintah.

“Tinggal kita melaksanakan eksekusinya dengan mendirikan sejumlah incinerator di 33 titik di seluruh Indonesia, agar sampah itu bisa terbakar habis dan hasil dari pembakaran itu bisa menjadi energi bersih atau waste to energy,” ucapnya.

Eddy mengajak seluruh pihak dari kementerian hingga pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. (RM.ID)