JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah Sekedang, akhirnya menyepakati dan menandatangani surat keputusan (SK) berisi susunan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI.
Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/6/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Dahlan Dahi, mediator konflik PWI.
Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju Kongres Persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus tahun ini, sesuai Kesepakatan Jakarta.
“Dengan lengkapnya panitia Kongres Persatuan PWI, maka SC dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan Kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” kata Hendry.
“Dengan sudah disepakatinya panitia kongres, semoga niat kita bersama untuk persatuan PWI kembali, dimudahkan dan dilancarkan. Saya mendoakan semua panitia SC dan OC yang sudah diberikan amanah bekerja kompak, rukun, sukses, selalu sehat dan tetap berpedoman kepada konstitusi PD PRT PWI,” kata Zulmansyah.
E-Paper BANPOS Terbaru
Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang mewakili unsur “netral”.
Dengan demikian, struktur SC menjadi lengkap, terdiri atas tujuh nama. Masing-masing tiga nama dari PWI Kongres Bandung dan tiga nama dari PWI KLB, plus satu nama dari unsur netral.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.
Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
