JAKARTA, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) akan menggelar Kongres ke-2 sekaligus merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-4 pada 31 Mei hingga 1 Juni 2025. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi politik sekaligus penegasan posisi PRIMA dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Panitia Pelaksana Kongres dan Harlah, Achmad Herwandi, menjelaskan bahwa rangkaian acara tersebut akan mengusung tema ‘Bersama Prabowo-Gibran, Bangun Persatuan Nasional Menuju Rakyat Adil Makmur’. Tema ini mencerminkan semangat PRIMA dalam mengawal program-program kerakyatan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.
Meskipun belum berpartisipasi sebagai peserta pada Pemilu 2024, PRIMA tercatat sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut, kata Herwandi, didasarkan pada kesamaan visi dan programatik, khususnya dalam membangun persatuan nasional dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
PRIMA sendiri dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Gedung Perfilman Ismar Ismail, Jakarta. Meski terbilang baru, partai dengan slogan “Partainya Rakyat Biasa” ini aktif dalam dinamika politik nasional dan terus mengusung agenda kerakyatan di berbagai ruang publik.
Dalam acara Kongres dan Harlah mendatang, PRIMA menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Herwandi, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini sejalan dengan gagasan PRIMA tentang Sosialisme ala Indonesia.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kami melihat arah kebijakan Presiden Prabowo sangat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya,” ujarnya.
PRIMA memandang bahwa langkah-langkah pembangunan yang ditempuh pemerintahan saat ini mencerminkan tekad luhur para pendiri bangsa. Visi besar tersebut dinilai selaras dengan semangat partai dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Herwandi menyebut, kebijakan-kebijakan strategis seperti ketahanan pangan, peningkatan anggaran pertahanan, serta penguatan peran negara dalam sektor-sektor vital adalah contoh konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional.
