LEBAK, BANPOS – Penderitaan Warga Jayasari, Kecamatan Cimarga yang menjadi korban penyerobotan lahan akibat aktivitas pertambangan pasir masih belum usai. Setelah sebelumnya persoalan sertifikat tanah mereka telah dikembalikan kepada masing-masing pemilik, kini para warga tidak bisa beraktivitas seperti semula lantaran lahan perkebunan mereka terkena imbas dari aktivitas tambanh sebelumnya.
Salah satu warga, Sanajaya, mengatakan bahwa lahan mereka yang biasa digunakan untuk berkebun, kini telah rusak dan tidak bisa digunakan. Ia meminta kepada pemerintah agar bisa dibantu dan mendapatkan pertanggungjawaban dari perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kondisi tersebut.
“Kami memohon kepada bapak bupati agar bisa membantu, karena ini adalah mata pencaharian kami untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Sanajaya, Senin (28/4).
Masyarakat yang kebingungan tersebut akhirnya meminta bantuan kepada Aktivis Nasional, Harda Belly.
Harda yang juga merupakan Koordinator Pusat Perkumpulan Pemuda Keadilan tersebut langsung mendatangi warga untuk melakukan dialog. Tidak menunggu waktu lama, Harda langsung bersurat kepada Bupati Lebak untuk menerima audiensi bersama masyarakat agar bisa mendengarkan langsung keluhan warga Jayasari tersebut.
Harda mengatakan, keluhan warga ini harus didengar oleh Pemerintah Kabupaten Lebak agar mendapatkan solusi terbaik.
“Mereka (warga Jayasari) berjuang untuk hak mereka. Sawah dan kebun meraka telah rusak, padahal ini adalah mata pencarian meraka untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak meraka. Saya yakin, Bupati Lebak orang baik, ia tidak akan membiarkan warganya mati kelaparan karena tidak punya mata pencarian,” kata Harda kepada BANPOS.
Ia menjelaskan, saat ini program Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang merupakan swasembada pangan untuk menghidupkan sawah. Namun, kondisi ini terjadi di Lebak, sawah telah mati akibat tambang pasir.
“Pihak perusahan harus bertanggung jawab memberikan pergantian kepada warga, apalagi jelas tanah dan lahan tersebut sudah puluhan tahun turun-menurun mereka tempati dan garap,” tegasnya.
Harda memaparkan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan hak dan harapan warga Jayasari. Bilapun Pemerintah Kabupaten Lebak tidak memberikan keberpihakan, maka ia akan membawa persoalan ini kepada Presiden Indonesia.
“Ini soal kemanusiaan, saya akan berdiri paling depan membela warga Jayasari. Dan jika ini tidak didengar oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, saya akan membawa mereka melaporkan ini kepada presiden agar negara dapat mendengarkan jeritan dan tangisan dari warga Jayasari ini,” tandasnya. (MYU)
Discussion about this post