PANDEGLANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang meragukan dan mempertanyakan keseriusan serta komitmen Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati dalam merealisasikan visi-misi mereka. Di bawah kepemimpinan Moh Ilham, HMI menilai bahwa konsep Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi masih jauh dari kenyataan.
Ilham menjelaskan, Provinsi Banten, yang resmi berdiri sejak tahun 2000 setelah memisahkan diri dari Jawa Barat, hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi dinilai masih tertinggal dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banten sudah mengalami pergantian kepemimpinan berkali-kali, tetapi masalah fundamental masih saja terjadi. Kami meragukan sejauh mana komitmen gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan janji mereka,” ujar Moh Ilham.
Menurutnya, ketimpangan sosial di Banten masih sangat terasa. Sektor pendidikan misalnya, masih banyak anak yang putus sekolah serta fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Di bidang kesehatan, banyak masyarakat yang merasa belum mendapatkan jaminan pelayanan yang layak. Infrastruktur pun masih menjadi keluhan, dengan banyaknya jalan rusak yang menghambat mobilitas warga. Sementara itu, di sektor ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai minim.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti masalah korupsi di lingkungan birokrasi. Mereka menilai bahwa sistem pemerintahan di Banten masih kurang transparan dan belum maksimal dalam menjalankan reformasi birokrasi.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada rakyat. Terlebih dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Banten harus tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, HMI Cabang Pandeglang mengajak mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah.
