Sementara itu, Kepala Bidang P2PNFK pada Dindikbud Kota Cilegon Vania Eriza mengatakan pendidikan kejar paket ini merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan IPM dan juga meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat.
Kata dia, terutama masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan melalui sekolah formal. Namun, karena semangat belajarnya yang tinggi, masyarakat tersebut tetap melanjutkan pendidikannya walaupun hanya melalui sekolah di PKBM (Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat).
“Kita sebagai pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam hal ini para buruh/pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan melalui PKBM dengan program Paket B atau Paket C,” jelas Vania.
Menurut Vania di Kota Cilegon terdapat 19 PKBM dan dibuka untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon yang putus sekolah. “Proses pembelajaran di PKBM bisa dilakukan di flexible,” tuturnya.
Vania menyebut, di PKBM buruh/pekerja Cilegon bisa mendaftar sekolah paket A setara SD, paket B setara SMP atau paket C setara SMA secara gratis.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pendidikan pekerja/buruh di perusahaan, Meningkatkan IPM dan tuntaskan Angka Tidak Sekolah di Kota Cilegon. Doakan kami terus bergerak membangun SDM di Kota Cilegon,” ungkapnya.
Dikesempatan ini juga Sekjen PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon Eko Susanto mengatakan menyambut baik program kerjasama ini, pihaknya menyadari ditengah kondisi ketenagakerjaan sekarang yang sedang tidak baik-baik saja dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder baik yang terlibat secara langsung maupun yang lain.
“Pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan sdm pekerja, saat ini berdasarkan data yg ada di anggota kami, lebih dari 24 orang pendidikannya belum menyelesaikan pendidikan SMA-nya,” terangnya.
Apalagi ditengah isu akan adanya gelombang PHK, penting sekali untuk mengantisipasinya, salah satunya dengan program pendidikan penyetaraan yang kiranya bisa diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja.
