“Kebijakan efisiensi anggaran ini juga berpotensi memicu masalah sosial lainnya. Sejumlah pihak khawatir jika kebijakan tersebut memperburuk situasi ekonomi keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Salah satu faktor utama yang memicu KDRT adalah masalah ekonomi yang melilit keluarga,” jelasnya.
Ia yang juga mantan Ketua HMI Lebak ini menegaskan, dari sudut pandang perempuan, kekhawatiran ini semakin menguat, karena dampak dari ketidakstabilan ekonomi dapat memengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, para aktivis dan tokoh masyarakat mendesak agar Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada retorika politik yang mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi juga memperhatikan isu-isu yang lebih mendasar, seperti penyelesaian hak-hak guru honorer dan pemberdayaan perempuan yang masih terabaikan.
“Kebijakan efisiensi anggaran harus benar-benar memperhatikan dampak sosial yang lebih luas agar tidak menambah masalah baru bagi masyarakat,” tandasnya. (MYU)
