JAKARTA, BANPOS – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024, Kelompok Muda Berintegritas yang terdiri dari para pegiat antikorupsi muda dari lima provinsi, yaitu Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Daerah Khusus Jakarta, menggelar roadshow ke tiga kantor lembaga negara.
Tiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Direktur KOPEL, Anwar Razak, mengatskan bahwa roadshow ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi yang berfokus pada isu-isu integritas terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, penanganan korupsi, penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berintegritas, serta integritas aparatur sipil negara.
Ia menjelaskan, rekomendasi-rekomendasi ini merupakan hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan oleh Kelompok Muda Berintegritas selama hampir dua tahun di lima provinsi tersebut sejak 2023.
Beberapa temuan utama yang disoroti oleh Kelompok Muda Berintegritas antara lain, Kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang menghambat pemantauan publik; Pengelolaan informasi publik yang buruk, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan di daerah; Praktek kongkalikong dan suap yang masih marak dalam pengadaan barang dan jasa akibat akses publik yang terbatas dan lemahnya pengawasan terhadap pihak berkepentingan; Maraknya politik uang dalam pemilu dan pilkada serta penanganannya yang belum maksimal; Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis pada pemilu dan pilkada.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Melalui roadshow ini, Kelompok Muda Berintegritas berharap dapat menegaskan eksistensinya sebagai gerakan kaum muda yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, serta mendorong perbaikan kebijakan yang mendukung Indonesia bebas korupsi di masa depan,” jelas Anwar kepada BANPOS, Kamis (19/12).
Ia menerangkan, para pegiat antikorupsi muda ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memastikan perubahan yang signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan generasi muda Indonesia.
